SETIANY, AKGIERIRI (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT EXTRAJUDICIAL KILLING TERHADAP TINDAKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus: Penembakan 6 Laskar FPI). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
AKGIERIRI SETIANY_1111170131_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
AKGIERIRI SETIANY_1111170131_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
AKGIERIRI SETIANY_1111170131_02.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB) |
|
Text
AKGIERIRI SETIANY_1111170131_03.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) |
|
Text
AKGIERIRI SETIANY_1111170131_04.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) |
|
Text
AKGIERIRI SETIANY_1111170131_05.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) |
|
Text
AKGIERIRI SETIANY_1111170131_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) |
|
Text (SKRIPSI)
AKGIERIRI SETIANY_1111170131_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) |
Abstract
Extrajudicial Killing is an act of extrajudicial killing that violates a person's right to life. But with the existence of regulations on human rights, it is not uncommon for human rights violations to occur in Indonesia. One of the human rights violations that occurred in Indonesia was the extrajudicial killing of 6 member defenders of the Islamic Defenders Front (FPI) by members of the police. However, there are still many police actions that are not in accordance with the specified SOP. This encourages researchers to examine how criminal liability for police actions in the shooting case of 6 FPI members? and how the judge's consideration in the acquittal decision in the shooting case of 6 FPI members? This research uses the theory of criminal liability and the theory of judge's consideration. As well as normative juridical research methods with qualitative research types of case studies and statutory approaches. The findings in this thesis are based on decision Number 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, the panel of judges decided with the verdict of release so that they could not be held accountable by being sentenced to punishment due to the existence of justification and excuse reasons. So that it can be concluded that the Police apparatus in taking firm and measured actions must seriously consider the actions taken with the risks that will be caused in accordance with Perkap Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions and Perkap Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of the Duties of the Indonesian National Police. Therefore, researchers suggest that judges also, when they want to make a decision must look at the basis of the judge's consideration which is a reason for deciding the case, both juridical and non-juridical.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Extrajudicial Killing merupakan suatu tindakan pembunuhan diluar proses hukum yang melanggar hak hidup seseorang. Tetapi dengan adanya peraturan mengenai HAM, tidak jarang pula terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ialah tindakan extrajudicial killing terhadap 6 laskar pembela Front Pembela Islam (FPI) oleh anggota kepolisian. Kendati demikian, masih banyak tindakan kepolisian yang tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan. Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan kepolisian dalam kasus penembakan 6 anggota FPI? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan lepas kasus penembakan 6 anggota FPI? Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pertimbangan hakim. Serta metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif studi kasus dan pendekatan undang-undang. Temuan dalam skripsi ini adalah berdasarkan putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, majelis hakim memutus dengan amar putusan lepas sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan dijatuhi pidana karena adanya alasan pembenar dan pemaaf. Sehingga dapat ditarik kesimpulan aparat Kepolisian dalam melakukan tindakan tegas dan terukur harus mempertimbangkan secara serius antara tindakan yang dilakukan dengan resiko yang akan ditimbulkan sesuai dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menyarankan hakim juga ketika ingin menjatuhkan putusan harus melihat dasar pertimbangan hakim yang mejadi suatu alasan untuk memuts perkara, baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non yuridis. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Criminal Liability, Police Officer, Extrajudicial Killing. Pertanggungjawaban Pidana, Aparat Kepolisian, Extrajudicial Killing. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Akgieriri Setiany | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Mar 2024 11:44 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Mar 2024 11:44 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/32368 |
Actions (login required)
 |
View Item |