Syaefulloh, Cholid (2018) PENERAPAN KEBIJAKAN ASEAN OPEN SKY POLICY OLEH PEMERINTAH INDONESIA DI TINJAU DARI KONVENSI CHICAGO 1944 TENTANG INTERNATIONAL CIVIL AVIATION. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
PENERAPAN KEBIJAKAN ASEAN OPEN SKY POLICY OLEH PEMERINTAH INDONESIA DI TINJAU DARI KONVENSI CHICAGO 1944 TENTANG INTERNATIONAL CIVIL AVIATION.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Asean will liberate air line route through asean open sky this year as a form of in realizing work programs asean economic community 2020 .Of the liberalization of air line route asean also inspired by positive results achieved the european union and unity australia / new zealand ( oceania ) in applying open sky .Asean open sky first proposed in the asean summit to 5 in bangkok 1995 .What is of the asean open sky itself has a fundamental difference with the law the flight indonesia ( act -- act no 1 / 2009 about flight because open sky is based on Liberal Ideology .The main issues to research this is how conformity policy asean open sky with convention chicago 1944 about international civil aviation. Through research methodology with typologies juridical normative , used the law normative .Data sources used , : secondary data consisting of a primary law , secondary , and tertiary .Writing thesis this using a technique data collection in the form of study literature and to research these are data analyzed in deksriptif analysis with the form of the qualitative study . Terms of Asean Open Sky Policy still have need to be make sure the suitability with the law of flight in Indonesia. Some of the concept of open sky, like Open Market, Pricing, Optional 7th freedom cargo right, Cooperative Marketing Arrangement, Safety and Security, Level Playing Field, Charter Market, and Dispute Resolution indeed not tangent with the rule of flight in Indonesia but writer try to see it in perception conception of the sovereignity that Indonesia have. Besides in its implementation Indonesia still have few flaws both in readiness human resources or facilities and infrastructure. Writer Advise is in response to readiness Indonesia in the face of Asean Open Sky, Indonesia required to repair on the quality of it airlines, airport, and air technology in order to compete with other countries. In addition Indonesia need to renew the rules of the flight in Indonesia to adjust itself before ratifying Asean Open Sky Policy
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ASEAN akan meliberalisasikan jalur udara melalui ASEAN Open Sky pada tahun ini sebagai wujud dalam merealisasikan program kerja Komunitas Ekonomi ASEAN 2020. Liberalisasi jalur Udara ASEAN ini juga terinspirasi dari hasil positif yang dicapai Uni Eropa dan kesatuan Australia/ Selandia Baru (Oceania) dalam menerapkan Open Sky. ASEAN Open Sky pertama kali diusulkan pada pertemuan ASEAN Summit ke 5 di Bangkok tahun 1995. Ketentuan-ketentuan yang ada pada ASEAN Open Sky sendiri memiliki perbedaan mendasar dengan Undang-Undang Penerbangan Indonesia (Undang - Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan) karena Open Sky berideologi secara liberal. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian kebijakan ASEAN Open Sky dengan konvensi Chicago 1944 tentang International Civil Aviation. Melalui metode penelitian dengan tipologi Yuridis Normatif, menggunakan pendekatan Hukum Normatif. Sumber data yang digunakan, yaitu: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan dan pada penelitian ini data dianalisis secara deksriptif analisis dengan bentuk penelitian kualitatif. Ketentuan-ketentuan yang ada pada kebijakan ASEAN Open Sky masih memiliki perlu di pastikan kembali ke sesuaiannya dengan Undang-Undang Penerbangan Indonesia. Beberapa konsep ketentuan Open Sky seperti Open Market, Pricing, Optional 7th freedom cargo right, Cooperative Marketing Arrangement, Safety and Security, Level Playing Field, Charter Market, dan Dispute Resolution memang tidak bersinggungan dengan peraturan penerbangan Indonesia selama ini, tetapi penulis mencoba untuk melihatnya dalam persepsi konsepsi kedaulatan yang di miliki oleh Indonesia. Selain itu di dalam pelaksanaannya Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan baik itu dalam kesiapan Sumber Daya Manusia ataupun Sarana dan Prasarana. Saran penulis dalam menanggapi kesiapan Indonesia dalam menghadapi ASEAN Open Sky Indonesia diharuskan melakukan perbaikan pada kualitas maskapai penerbangan, bandara, dan teknologi udara agar mampu bersaing dengan negara lain. Selain itu, Indonesia perlu melakukan pembaharuan peraturan penerbangan agar dapat menyesuaikan diri sebelum meratifikasi kebijakan ASEAN Open Sky | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Oct 2021 08:43 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Oct 2021 08:43 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3207 |
Actions (login required)
 |
View Item |