Iksan suryana, Muchamad (2018) PELAKSANAAN JAMINAN HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN PERJANJIAN KREDIT YANG DIHUBUNGLAN DENGAN KUHPERDATA JO UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (STUDI KASUS: PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA CILEGON CITY SQUARE BLOK B NO.123 CILEGON). S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.

Text (Skripsi) PELAKSANAAN JAMINAN HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN PERJANJIAN KREDIT YANG DIHUBUNGLAN DENGAN KUHPERDATA JO UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.PDF Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

Kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung risiko. Oleh karena itu setiap pemberian kredit bank selain adanya jaminan pokok berupa prospek usaha dari calon debitur, diperlukan juga adanya jaminan tambahan (agunan) untuk mengamankan dana yang diberikan pihak bank kepada debitur. Pembebanan harta bersama sebagai jaminan tambahan perlu mendapat perhatian seksama dari pihak bank, karena harta bersama itu dikuasai oleh dua orang (suami dan istri). PT. BPR Gunadhana Mitrasembada merupakan salah satu bank yang menyelenggarakan perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama. Dalam prakteknya, kredit dengan jaminan harta bersama ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan mengenai keyakinan bank dalam pelaksanaan perjanpan pemberian kredit pada PT. BPR Gunadhana Mitrasembada dan mengenai akibat hukum yang timbul dari perjanjian kredit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode metode deskritif analitis melalui penyusunan nietode yang diawali dengan pengumpulan dan pemaparan data kemudian dianalisa dan disamping itu juga menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan dari segi yuridis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berlaku saat ini hukum positif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama yang diselenggarakan oleh PT. BPR Gunadhana Mitrasembada tidak dijelaskan secara tegas dalam salah satu pasal dari akta perjanjian kredit mengenai persetujuan dari pasangan debitur. Namun dengan adanya surat pernyataan dari debitur dengan persetujuan dari pasangannya serta dengan menyerahkan KTP suami dan istri, kartu keluarga dan surat nikah telah memberikan kepastian bahwa perjanjian kredit tersebut telah disetujui oleh pasangan debitur. Akibat hukum adanya perjanjian kredit tanpa persetujuan suami dan istri mengakibatkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. Apabila terjadi perceraian, suami dan istri tetap berlanggung jawab penuh terhadap pelunasan hutang yang telah dibuat oleh kedua pihak. Sedangkan apabila debitur melakukan wanprestasi pihak bank akan melaksanakan langkah-langkah penyelesaian secara musyawarah, apabila hal tersebut belum mendapatkan penyelesian maka pihak bank akan memohon kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukannya eksekusi terhadap barang jaminan.

Actions (login required)

View Item