Nofia Rahmah, Dinda (2023) TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DENGAN CALON ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Nomor 673/PDT.G/2021/PA.SMI. Pengadilan Agama Sukabumi). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Dinda Nofia Rahmah_1111190012_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dinda Nofia Rahmah_1111190012_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dinda Nofia Rahmah_1111190012_02.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dinda Nofia Rahmah_1111190012_03.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dinda Nofia Rahmah_1111190012_04.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dinda Nofia Rahmah_1111190012_05.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dinda Nofia Rahmah_1111190012_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dinda Nofia Rahmah_1111190012_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) |
Abstract
Marriage is a sacred contract that contains an arrangement of agreement between two parties. However, in practice, husband and wife marriage in living a household life is not always harmonious. There are many problems in the household, one of which is polygamy. The issue of polygamy is a sensitive issue which is included in the issue of religious belief for those who embrace it, in this case polygamy is also related to civil servants. Identification of the problem in this study, namely how is the procedure for polygamy permits for civil servants/asn in government regulation no. 45 of 1990 concerning marriage and divorce for Civil Servants and what are the sanctions in the decision of the Sukabumi Religious Court Number 673/PDT.G/2021/PA.SMI. complied with Government Regulation no. 45 of 1990 concerning marriage and divorce for civil servants. The theory used is the theory of legal certainty and the theory of legal responsibility. The method used is normative juridical. The data source is secondary data using literature study data collection techniques using descriptive analytical as well as qualitative data analysis methods, as well as research locations used by the Sultan Ageng Tirtayasa University Library, the Law Faculty Library at Sultan Ageng Tirtayasa University and the Sukabumi Religious Court. The conclusion from this study can be interpreted that civil servant polygamy can be carried out if carrying out procedures in accordance with applicable legal regulations. However, in reality there are still many Civil Servants who violate the procedures or requirements for polygamy for Civil Servants in accordance with applicable law. specifically for civil servant polygamy which is regulated in Government Regulation Number 45 of 1990. Based on the review and analysis that the author has carried out on the Judge's decision Number: 673/PDT.G/2021/PA.SMI there is a discrepancy with the regulatory requirements for Civil Servant polygamy . The suggestion from this study is that the number of violations that occur in the procedure for permitting polygamy for civil servants should be an evaluation for the government to complete or make in detail the procedures for polygamy for civil servants.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perkawinan merupakan suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian di antara dua belah pihak. Namun Pada praktiknya perkawinan suami isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak selalu harmonis. Banyaknya masalah yang dilalui dalam rumah tangga, salah satunya adalah poligami. Persoalan poligami adalah persoalan yang sensitif dimana termasuk dalam persoalan Agama kepercayaan bagi yang memeluknya, pada hal ini poligami juga berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana prosedur izin poligami bagi PNS/ASN dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Apakah sanksi dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 673/PDT.G/2021/PA.SMI. sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Teori yang digunakan teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab hukum. Metode yang dipakai yaitu yuridis normatif. Sumber datanya yaitu data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan analisis data metode deskriptif analitis sekaligus kualitatif, serta lokasi penelitian yang digunakan Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Pengadilan Agama Sukabumi. Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa poligami Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan apabila menjalankan prosedur yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang melanggar prosedur atau syarat poligami Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan hukum yang berlaku. secara khusus bagi poligami pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Berdasarkan pengkajian dan penganalisisan yang telah penulis lakukan terhadap putusan Hakim Nomor: 673/PDT.G/2021/PA.SMI adanya ketidaksusaian dengan peraturan syarat poligami Pegawai Negeri Sipil. Saran dari penelitian ini yaitu dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam prosedur izin poligami Pegawai Negeri Sipil seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk menlengkapi atau membuat secara rinci tentang prosedur poligami Pegawai Negeri Sipil. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Marriage, Polygamy, Civil Servants. Perkawinan, Poligami, Pegawai Negeri Sipil. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Dinda Nofia Rahmah | |||||||||
| Date Deposited: | 20 Oct 2023 10:57 | |||||||||
| Last Modified: | 23 Oct 2023 11:49 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/30535 |
Actions (login required)
 |
View Item |