Emillia Ferdian, Restie (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRINSIP SUKARELA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIASI DI KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Tesis)
Restie Emillia Ferdian _ 7773210052 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (Tesis)
02. Turnitin_Restie Emillia Ferdian _ 7773210052.pdf Restricted to Registered users only Download (16kB) |
|
Text (Tesis)
04. Restie Emillia Ferdian _ 7773210052 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (Tesis)
05. Restie Emillia Ferdian _ 7773210052 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (Tesis)
06. Restie Emillia Ferdian _ 7773210052 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (Tesis)
07. Restie Emillia Ferdian _ 7773210052 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (Tesis)
08. Restie Emillia Ferdian _ 7773210052 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (Tesis)
09. Restie Emillia Ferdian _ 7773210052 _ Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text (Tesis)
10. Restie Emillia Ferdian _ 7773210052 _ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Article 4 Paragraph (1) of the Law on Public Information Disclosure states that dispute resolution through mediation is a voluntary choice of the parties. The Voluntary Principle in mediation is the principle whereby each party comes to mediation of his own free will without coercion and pressure from other parties or outsiders. This principle is built on the basis that people will be able to work together to find a way out of existing disputes, if the parties come at the person's own choice. The purpose of this research is to find out the law enforcement of the voluntary principle in resolving public information disputes through mediation at the Information Commission of Banten Province and legal certainty in the mediation process which is not attended by the Respondent associated with the voluntary principle based on Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. While this research method uses the type and research approach used is empirical normative in the form of legal behavior products. Based on the research results it is known that first, law enforcement at the Information Commission has unfair procedural law. The Petitioner did not get legal certainty because the Respondent was not present at the trial.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||||||||
| Additional Information: | Pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak yang bersifat Sukarela. Prinsip Sukarela di dalam mediasi merupakan prinsip dimana masing-masing pihak datang ke mediasi atas kemauan sendiri tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain atau pihak luar. Prinsip ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mampu bekerjasama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan yang ada, bila para pihak datang atas pilihan orang itu sendiri. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap prinsip sukarela dalam penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dankepastian hukum dalam proses mediasi yang tidak dihadiri oleh pihak Termohon dikaitkan dengan prinsip sukarela berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan Metode penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif empiris berupa produk perilaku hukum.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, penegakan hukum di Komisi informasi ada hukum acara tidak adil lembaga Negara mengutus tanpa kehadiran Termohon yang tidak sukarela untuk dimediasi. Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum karena termohon tidak hadir dalam persidangan ada hak pemohon mendapatkan informasi sehinggan kehadiran termohon ini pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang pasti. | |||||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Dispute Resolution,Mediation, Voluntary, Public Information, Information Commission Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Sukarela, Informasi Publik, Komisi Informasi | |||||||||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||||||||
| Depositing User: | Mrs Restie Emillia Ferdian | |||||||||||||||
| Date Deposited: | 22 Sep 2023 14:14 | |||||||||||||||
| Last Modified: | 22 Sep 2023 14:14 | |||||||||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29819 |
Actions (login required)
 |
View Item |