Gundara Yela Sutisman Effendi, Asep (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2017/PN.RKB). Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
01. File Kesuluruhan Asep Gundara Yela Sutisman Effendi _ 7773190006 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
03. Cover+ BAB I Asep Gundara Yela Sutisman Effendi _ 7773190006 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
04. BAB II Asep Gundara Yela Sutisman Effendi _ 7773190006 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) |
|
Text
05. BAB III Asep Gundara Yela Sutisman Effendi _ 7773190006 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) |
|
Text
06. BAB IV Asep Gundara Yela Sutisman Effendi _ 7773190006 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
07. BAB V Asep Gundara Yela Sutisman Effendi _ 7773190006 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
09. Lampiran _Asep Gundara Yela Sutisman Effendi _ 7773190006 _ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) |
|
Text
08. Daftara Pustaka_ Asep Gundara Yela Sutisman Effendi _ 7773190006 _ Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Basically the criminal act of general election for Regional Heads (Governor, Regent/Mayor) is regulated in the Articles of Criminal provisions of Law Number 6 of 2020 which is the last amendment to the Legislation on Regional Head Elections, there are several forms of post-conflict local election criminal acts, one of which is The crime that often occurs when the regional election democratic party takes place is the crime of "bribery". The negative impact of the criminal act of bribery is that it makes the law bad in the eyes of society and democracy dies. Mechanisms and rules laid down for the common good are also being violated, both in overt and in very subtle ways. The problem that will be discussed in this research is how is the legal certainty of accountability for the perpetrators of bribery in the election of regional heads based on Law Number 6 of 2020? What is the process of law enforcement for the crime of bribery in the election of regional heads based on Law Number 6 of 2020?, The theory used is the theory of the criminal justice system and the theory of legal certainty, the method used is normative juridical, the research specifications used are descriptive analysis, approach used is the statutory approach, and the analytical approach, the data source used is the secondary data source. Research Results The legal certainty of the crime of money politics in regional elections based on Law Number 6 of 2020 concerning regional government, in the implementation of elections has not been strictly regulated along with sanctions, both sanctions in the form of civil, criminal and administrative, in addition to complaints and countermeasures mechanisms as well as preventing the practice of money politics in the implementation of regional head elections. The process of enforcing the law on bribery is the reporting mechanism, monitoring and supervision, investigation and prosecution, examination in court hearings.
Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Pada dasarnya tindak pidana pemilihan umum Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) diatur dalam Pasal-Pasal ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan perubahan terakhir Peraturan Perundang-Undangan Pemilu Kepala Daerah, terdapat beberapa bentuk tindak pidana pemilukada, salah satunya tindak pidana yang sering terjadi ketika pelaksanaan pesta demokrasi pilkada berlangsung ialah terjadinya tindak pidana “Suap”. Dampak negatif dari tindak pidana suap adalah menjadikan hukum buruk dimata masyarakatdan demokrasi mati. Mekanisme dan aturan yang ditetapkan untuk kebaikan bersama secara bersama-sama pula dilanggar, baik dengan cara terang-terangan maupun yang sangat tidak kelihatan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepastian hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana suap dalam pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020? Bagaimana Proses penegakan hukum tindak pidana suap dalam pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020?, Teori yang digunakan yaitu teori sistem peradilan pidana dan teori kepastian hukum, Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis, sumber data yang digunakan yaitu sumber data skunder. Hasil Peneltian Kepastian hukum tindak pidana politik uang pada pemilihan Kepada Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemilihan belum diatur secara tegas berserta sanksinya, baik sanksi dalam bentuk perdata, pidana maupun administrasi, selain itu mekanisme pengaduan dan penanggulangan serta pencegahan atas terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilih kepala daerah. Proses penegakan hukum tindak pidana suap yaitu mekanisme pelaporan, pamantauan dan pengawasan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Law Enforcement, Bribery, Regional Head Penegakan Hukum, Tindak Pidana Suap, Kepala Daerah | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Ms Asep Gundara Yela Sutisman Effendi | |||||||||
Date Deposited: | 12 Oct 2023 15:06 | |||||||||
Last Modified: | 12 Oct 2023 15:06 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/28423 |
Actions (login required)
View Item |