Ahmad Fahrezi, Dimas (2023) PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI KOTA SERANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Dimas Ahmad Fahrezi_1111170301_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dimas Ahmad Fahrezi_1111170301_Pernyataan_Persetujuan_Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dimas Ahmad Fahrezi_1111170301_01.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dimas Ahmad Fahrezi_1111170301_02.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dimas Ahmad Fahrezi_1111170301_03.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dimas Ahmad Fahrezi_1111170301_04.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dimas Ahmad Fahrezi_1111170301_05.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dimas Ahmad Fahrezi_1111170301_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Dimas Ahmad Fahrezi_1111170301_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) |
Abstract
Wages are one of the human rights for a worker as a reward for what a worker has done, it can be given after a month of work or determined by a work agreement agreed upon by both parties, the provisions of which are regulated in laws and regulations. The development of the political economy forms a pattern that keeps people busy at work, this creates a new need for people who are married, so there is a role that supports these needs, namely Domestic Workers. Two factors the main background back the presence of domestic workers are poverty and factors need for manpower in the sector long domestic charged to women, and social worker no considered as something professionals so the fulfillment of their rights is often only based on mercy pity, or generosity heart employer even by Nor is it normative for domestic workers considered as something profession because activity far from activity production. Does this study aim to examine the protection law against giving wages to the domestic worker in Serang City and, What are the legal remedies that domestic workers can take to get wages that are in accordance with the laws and regulations. The research methodology used is Juridical Empirical and the research specification uses an approach through the law, a concept approach, and a case approach. Sources of data used in empirical juridical research are secondary data sources and primary data. The results of the research on Legal Protection in Giving Wages to Domestic Workers in Serang City that the work agreement made between domestic workers and employers must be based on applicable laws and regulations, because the form of work and work style of domestic workers can be adjusted as workers /Labourers described in Law No. 13 of 2003 concerning Labors, therefore the protection of wages for domestic workers can be based on the law, in addition to legal remedies that can be taken by domestic workers if there is a discrepancy between wages and work agreements that have been made, domestic workers can make efforts to resolve disputes as regulated in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternatives Solution Dispute.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Upah merupakan salah satu hak asasi manusia bagi seorang pekerja sebagai imbalan atas apa yang sudah dikerjakan seorang pekerja, hal tersebut bisa diberikan setelah sebulan bekerja atau ditentukan dengan perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak, ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkembangan ekonomi politik membentuk suatu pola yang menyibukkan masyarakat dalam bekerja, hal ini menjadikan kebutuhan baru bagi orang yang sudah berumah tangga, maka hadirlah peran yang menunjang kebutuhan tersebut yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT). Dua faktor utama yang melatar belakangi kehadiran PRT adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik yang selama ini dibebankan pada perempuan, Secara sosial PRT tidak dianggap sebagai suatu profesi sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati majikan bahkan secara normatif PRT juga belum dianggap sebagai suatu profesi karena aktifitasnya jauh dari aktifitas produksi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pemberian upah pekerja rumah tangga di Kota Serang dan, Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PRT untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dan spesifikasi penelitian dengan menggunakan pendekataan melalui undang undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris adalah sumber data sekunder dan data primer. Hasil mengenai penelitian Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Upah Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Kota Serang bahwa Perjanjian kerja yang dilakukan antara PRT dan pemberi kerja haruslah berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan bentuk dari pekerjaan dan corak kerja PRT dapat disesuaikan sebagai Pekerja/Buruh yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu perlindungan upah bagi PRT bisa berlandaskan pada undang-undang tersebut, selain itu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PRT jika adanya ketidaksesuaian pengupahan dengan perjanjian kerja yang sudah dibuat PRT dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pemberian Upah, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum, Ketenagakerjaan, PRT | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Dimas Ahmad Fahrezi | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Jul 2023 09:34 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Jul 2023 09:34 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/25616 |
Actions (login required)
 |
View Item |