Van Andy, Aden (2023) ANALISIS KEDUDUKAN PANITIA TENDER DALAM KASUS PRAKTEK PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK PENGADAAN BUS TRANS JAKARTA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (StudiPutusan M.A No 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Aden Van Andy_1111150384_SKRIPSI FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA ADEN 12 OKTOBER 2022.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB) |
|
Text
BAB II REVISI 15 JUNI 2022.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB) |
|
Text
BAB III REVISI 23 JUNI 2022 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) |
|
Text
BAB IV REVISI 15 JUNI 2022.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) |
|
Text
BAB V REVISI 15 JUNI 2022.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB) |
|
Text
Cover, Bab1, DaftarPusataka 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Currently, in fulfilling economic needs in Indonesia, there is a lot of business competition. With competition, business actors will compete to improve the products or services produced so that business actors always innovate and strive to provide the best products and services to consumers. Problems in the thesis These are (1). What is the Position of the Tender Committee in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition? (2). What are the Legal Considerations of the Commissioner in Imposing Sanctions to the Tender Committee? The theory used by the author is Certainty law and monopoly law. According to Fernando Manulang, legal certainty is the implementation of the law in accordance with its sound so that the public can ensure that the law is implemented and the Monopoly Legal Theory there are various kinds of anti-monopoly legal theories such as the Per Se Theory, this theory focuses on market structure without being overly focused take into account broader economic and social interests. And the rule of reason theory. This theory is more oriented to the principle of efficiency, which is applied by considering the negative consequences of certain actions on competition with its economic benefits. In this study, the author uses a normative juridical research method, with research specifications in the form of a descriptive analytical approach, the data source is secondary data, the data collection technique is a literature study, the data analysis is in the form of qualitative analysis, and the research location is in the Library of the Faculty of Law UNTIRTA, KPPU, the Supreme Court. and PN.Bekasi.The research results explain that in tender conspiracy always involves more than one business actor in the implementation process. Another element of vertically is tender conspiracy which involves between business actors and the tender committee.In this case KPPU has no duties and authority to examine the tender committee. KPPU only has the duty and authority to examine business actors. The author's suggestion is not to make the tender committee an element of business actors because it is clear that the legal position of the tender committee is included as an element of other parties. and There should be a review of the Antimonopoly Law and Unfair Business Competition, especially regarding the issue of the scope of the law and law enforcement against the tender committee involved in bid rigging.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Saat ini dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi di indonesia banyak terjadi persaingan usaha. Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha akan berlomba- lomba untuk memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha selalu melakukan inovasi dan berupaya keras memberikan produk maupun pelayanan terbaik kepada konsumen. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1).Bagaimana Kedudukan Panitia Tender Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?(2).Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Komisioner Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Panitia Tender?.Teori yang digunakan penulis adalah Kepastian hukum dan hukum monopoli. Menurut Fernando Manulang, Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan Teori Hukum Monopoli terdapat berbagai macam teori hukum anti monopoli seperti Teori Per Se, Teori ini menitik beratkan kepada struktur pasar tanpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas dan Teori Rule of reason. Teori ini lebih berorientasi kepada prinsip efisiens diterapkan dengan menimbang- nimbang antara akbat negatif dari tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomis nya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa pendekatan deskriptif analitis, sumber datanya berupa data sekunder, teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan, analisis datanya berupa analisis kualitatif, serta lokasi penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum UNTIRTA,KPPU,Mahkamah Agung dan PN Bekasi. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa dalam persekongkolan tender selalu lebih melibatkan lebih dari satu pelaku usaha dalam proses pelaksanaannya. Unsur pihak lain secara vertikal adalah persekongkolan tender yang melibatkan antara pelaku usaha dengan panitia tender.dan dalam hal ini KPPU tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa panitia tender. KPPU hanya mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa para pelaku usaha. Saran Penulis Persaingan Usaha Tidak Sehat agar tidak menjadikan panitia tender sebagai unsur pelaku usaha karena sudah jelas bahwa kedudukan hukum panitia tender dimasukkan sebagai unsur pihak lain, dan Hendaknya ada peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya untuk masalah jangkauan undang-undang dan penegakan hukum terhadap panitia tender yang terlibat persekongkolan tender. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Keywords: Tender, Monopoly, Unfair Business Competition. Kata Kunci : Tender, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Aden Aden Van Andy | |||||||||
| Date Deposited: | 06 Jun 2023 09:06 | |||||||||
| Last Modified: | 06 Jun 2023 09:06 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/23245 |
Actions (login required)
 |
View Item |