Kurnia, Ery (2018) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN BPJS DI KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2016 SKRIPSI. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN BPJS DI KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN.PDF Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Data yang ditemukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten mengatakan bahwa pada tahun 2016 pelayanan terhadap pasien BPJS di kota Tangerang masih tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pelayanan Publik, karena pasien masih harus membeli obat sendiri padahal seharusnya sudah masuk kedalam tanggungan dari BPJS Kesehatan, pelayanan yang sangat lambat di UGD rumah sakit, merokok di rumah sakit, dan antrian yang lama. Kewenangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit diperoleh melalui atribusi dan delegasi. Standar Pelayanan Minimal adalah acuan atau pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar. Pelayanan bidang kesehatan merupakan aspek penting untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat terwujud pemerintahan yang baik ( Good Governance ) . Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal saat berobat menggunakan asuransi BPJS Kesehatan. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi kewenangan dan pengawasan pemerintah dalam menegakkan standar pelayanan minimal rumah sakit terhadap pasien BPJS Kesehatan di Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang berarti memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan data primer sebagai data empiris dan sekunder atau liberary research sebagai data pendukung melalui wawancara dan angket atau kuisioner. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kewenangan pemerintah dalam penegakkan standar pelayanan minimal rumah sakit masih belum berjalan maskimal dan masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan sehingga peneggakan yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Penyebabnya pemerintah tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak karena dalam melakukan penegakkan harus ada komitmen bersama dari seluruh pihak. Pemerintah menyerahkan semuanya pelaksanaan sanksi kepada rumah sakit sesuai SOP yang telah ada di setiap rumah sakit. Sebagai penyeimbang dari minimnya pelayanan yang diterima oleh rumah sakit pemerintah memaksimalkan pelayanan rumah sakit umum daerah untuk pasien peserta BPJS Kesehatan sehingga dapat memaksimalkan kekurangan yang ada.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Data yang ditemukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten mengatakan bahwa pada tahun 2016 pelayanan terhadap pasien BPJS di kota Tangerang masih tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pelayanan Publik, karena pasien masih harus membeli obat sendiri padahal seharusnya sudah masuk kedalam tanggungan dari BPJS Kesehatan, pelayanan yang sangat lambat di UGD rumah sakit, merokok di rumah sakit, dan antrian yang lama. Kewenangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit diperoleh melalui atribusi dan delegasi. Standar Pelayanan Minimal adalah acuan atau pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar. Pelayanan bidang kesehatan merupakan aspek penting untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat terwujud pemerintahan yang baik ( Good Governance ) . Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal saat berobat menggunakan asuransi BPJS Kesehatan. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi kewenangan dan pengawasan pemerintah dalam menegakkan standar pelayanan minimal rumah sakit terhadap pasien BPJS Kesehatan di Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang berarti memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan data primer sebagai data empiris dan sekunder atau liberary research sebagai data pendukung melalui wawancara dan angket atau kuisioner. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kewenangan pemerintah dalam penegakkan standar pelayanan minimal rumah sakit masih belum berjalan maskimal dan masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan sehingga peneggakan yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Penyebabnya pemerintah tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak karena dalam melakukan penegakkan harus ada komitmen bersama dari seluruh pihak. Pemerintah menyerahkan semuanya pelaksanaan sanksi kepada rumah sakit sesuai SOP yang telah ada di setiap rumah sakit. Sebagai penyeimbang dari minimnya pelayanan yang diterima oleh rumah sakit pemerintah memaksimalkan pelayanan rumah sakit umum daerah untuk pasien peserta BPJS Kesehatan sehingga dapat memaksimalkan kekurangan yang ada. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Oct 2021 07:54 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Oct 2021 07:54 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2057 |
Actions (login required)
 |
View Item |