FERDIAN, RAFLI (2023) KEWENANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GERAKAN BANTEN BEBAS PEMASUNGAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN BANTEN BEBAS PASUNG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Rafli Ferdian_1111180199_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Rafli Ferdian_1111180199_02.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Rafli Ferdian_1111180199_03.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Rafli Ferdian_1111180199_04.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Rafli Ferdian_1111180199_05.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Rafli Ferdian_1111180199_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Rafli Ferdian_1111180199_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
THE AUTHORITY OF THE BANTEN PROVINCIAL SOCIAL SERVICE IN REALIZING THE BANTEN FREE SHACKLING MOVEMENT BASED ON BANTEN GOVERNOR REGULATION NUMBER 83 OF 2017 CONCERNING BANTEN FREE SHACKLING MOVEMENT RAFLI FERDIAN 1111180199 ABSTRACT Shackling is any form of restriction of movement of people with impairment (ODGJ) by family or community that results in the loss of freedom of ODGJ, including the loss of the right to health services to assist in recovery. Based on article 3 of Law No. 18 of 2014 concerning Mental Health, it is stated that this aims to ensure that everyone can achieve a good, healthy quality of life, free from the pressures and disturbances of others that can interfere with mental health so that they can develop their potential. This policy aims to provide protection and guarantee mental health services for people with psychiatric problems/people with mental disorders based on human rights. As for the identification of the problem, how is the authority of the Banten Provincial Social Service in an effort to realize the Banten Free Shackling Movement based on Banten Governor Regulation Number 83 of 2017 concerning the Banten Free Pasung Movement? Then How are the efforts of the Banten Provincial Social Service in facing obstacles to realize the Banten Free Shackling Movement? The theories used are Authority Theory and Social Welfare Theory. The research method is empirical juridical. The specifics of the study are descriptive analysis. Data sources are primary data supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and documents related to the study. Data are obtained and analyzed descriptively by qualitative approach methods. The results of research on the Authority of the Banten Provincial Social Service in an Effort to Realize the Banten Free Shackling Movement, that the Banten Provincial Social Service based on its authority has exercised its authority in realizing the Banten Free Pasung Movement. The efforts made by the Banten Provincial Social Service in an effort to realize the pasung-free banten movement are coordinating with all organizers of shackling handling regarding the implementation of social rehabilitation, and awareness of shackling handling. The conclusion is that based on the authority granted by the Laws and Regulations, the Banten Provincial Social Service has carried out its role in realizing the free movement of pasung. His suggestions are the need to strengthen institutions for the Social Service, improve the quality of human resources in the Social Service, and provide education to the community about shackling and handling it. Keywords : Authority of Social Services, Free Shackling, Banten Governor Regulation
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | KEWENANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GERAKAN BANTEN BEBAS PEMASUNGAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN BANTEN BEBAS PASUNG RAFLI FERDIAN 1111180199 ABSTRAK Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak orang dengan gangguan (ODGJ) oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa disebutkan bahwa ini bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, sehat, bebas dari tekanan dan gangguan orang lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya. kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan/orang dengan gangguan jiwa berdasarkan hak asasi manusia. Adapun identifikasi masalahnya, Bagaimana Kewenangan Dinas Sosial Provinsi Banten dalam upaya mewujudkan Gerakan Banten Bebas Pemasungan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2017 tentang Gerakan Banten Bebas Pasung? Kemudian Bagaimana upaya Dinas Sosial Provinsi Banten dalam menghadapi hambatan untuk mewujudkan Gerakan Banten Bebas Pemasungan? Teori yang digunakan yaitu Teori Kewenangan dan Teori Kesejahteraan Sosial. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Sumber data yaitu data primer ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengenai Kewenangan Dinas Sosial Provinsi Banten Dalam Upaya Mewujudkan Gerakan Banten Bebas Pemasungan, bahwa Dinas Sosial Provinsi Banten berdasarkan kewenangannya telah melakukan kewenangannya dalam mewujudkan Gerakan Banten Bebas Pasung. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dalam upaya mewujudkan gerakan banten bebas pasung ialah berkoordinasi dengan seluruh penyelenggara penanganan pemasungan mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial, dan kesadaran penanganan pemasungan. Kesimpulannya adalah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan maka Dinas Sosial Provinsi Banten telah melaksanakan perannya dalam mewujudkan gerakan bebas pasung. Sarannya adalah perlunya penguatan kelembagaan bagi Dinas Sosial, peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Dinas Sosial, dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemasungan dan penanganannya. Kata Kunci : Kewenangan Dinas Sosial, Bebas Pemasungan, Peraturan Gubernur Banten | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Rafli Ferdian | |||||||||
| Date Deposited: | 31 Jan 2023 14:17 | |||||||||
| Last Modified: | 31 Jan 2023 14:17 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/20454 |
Actions (login required)
 |
View Item |