Nanda Lestari, Septi (2019) TINDAKAN PROTES SUATU NEGARA TERHADAP NEGARA LAIN TERKAIT DENGAN HUKUMAN MATI DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS SENGKETA DIPLOMATIK INDONESIA-BRASIL PASCA EKSEKUSI HUKUMAN MATI MARCO ARCHER CARDOSO MOREIRA). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
TINDAKAN PROTES SUATU NEGARA TERHADAP NEGARA LAIN TERKAIT DENGAN HUKUMAN MATI DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS SENGKETA DIPLOMATIK INDONESIA-BRASIL.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The protest was a disapproval statement, while the protest action was interpreted as expressing disagreement. The act of protest is often carried out by a country against another country in order to provide protection for its citizens who are subject to capital punishment sanctions abroad. In 2015, this was done by the Brazilian government against Indonesia. The problem: First, can a state's protest against another country which its citizens be executed in another country be justified in the Vienna Convention 1961? Second, what attitude should the Indonesian government show in the face of protests from the Brazilian government according to the Vienna Convention 1961? This study uses normative legal research methods with descriptive specifications. The data source used is secondary data with library research data collection techniques which are then analyzed qualitatively. The research was conducted in several locations, namely: Library of Sultan Ageng Tirtayasa University, Library of the Law Faculty of Sultan Ageng Tirtayasa University, Library of Indonesia University, National Library of the Republic of Indonesia. From the research that has been done, it can be seen that: First, a country's protest against another country related to the death penalty in order to provide protection to its citizens abroad is an action that can be justified in the Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations. Second, in the face of protests from the Brazilian government, the Indonesian government took a stand by recalling its ambassador to return to Indonesia and consult. This action is an appropriate action if reviewed under Article 9 of the Vienna Convention 1961. Keywords: Protest Action, letter of credence, Death Penalty Execution, Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Protes merupakan pernyataan tidak menyetujui, sedangkan tindakan protes diartikan sebagai menyatakan tidak setuju. Tindakan protes sering dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang terkena sanksi hukuman mati di luar negeri. Pada tahun 2015, hal tersebut pernah dilakukan pemerintah Brasil terhadap Indonesia. Permasalahnnya: Pertama, apakah tindakan protes suatu negara terhadap negara lain yang warga negaranya dieksekusi mati di negara lain dapat dibenarkan dalam Konvensi Wina 1961? Kedua, bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi protes dari pemerintah Brasil menurut Konvensi Wina 1961? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (library research) yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di beberapa lokasi yaitu: Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa: Pertama, tindakan protes suatu negara terhadap negara lain terkait dengan hukuman mati dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri merupakan tindakan yang dapat dibenarkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kedua, dalam menghadapi tindakan protes dari pemerintah Brasil, pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan memanggil kembali duta besarnya untuk kembali ke Indonesia dan berkonsultasi. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang sudah tepat jika ditinjau berdasarkan Pasal 9 Konvensi Wina 1961. Kata Kunci: Tindakan Protes, letter of credence, Eksekusi Hukuman Mati, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Oct 2021 08:42 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Oct 2021 08:42 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1976 |
Actions (login required)
 |
View Item |