Abdi, Bisma (2019) TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS (PT) DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
TANGGUNG JAWAB DI REKSI PERSEROAN TERBATAS ( PT) DI KAI TKAN DENGAN PENERAPAN BUSI NESS JUDGEMENT RULE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMO.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Directors are organs that are trusted (fiduciary) to run and manage the company in accordance with the aims and objectives of the company. Directors control the daily operations of the company within the limits set by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Articles of Association and RUPS and under the supervision of the Board of Commissioners. The Board of Directors as an important organ in the Company as the company's management and representatives, must act prudently, properly and act in good faith and responsibly in accordance with the articles of association of the company as intended and intended by the company it leads. Fiduciary duty is a burden for directors, where in carrying out their duties and responsibilities the directors must perform by fulfilling the provisions stipulated by the fiduciary duty doctrine, but with the Business Judgment Rule doctrine the directors can carry out their duties, authorities and obligations through a business decision taken in full responsibility without fear and concern that the board of directors will be burdened with personal responsibility if it turns out that the decision made causes harm to the company. This study aims to determine the duties and responsibilities of directors based on fiduciary duty and the application of business judgment rules in the directors' actions. The method of approach used in this study is the normative juridical method, which is an approach carried out by examining the legal regulations relating to the object under study. The research specifications used are analytical descriptive. Fiduciary duty theory is an obligation established by law for someone who uses someone else, where one's personal interests are taken care of by other personalities, which are only superiors-momentary relations. This fiduciary duty doctrine or principle can be found in Act No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The existence of the Business Judgment Rule in Indonesian law, especially the Indonesian Company Law, needs to be ensured. One of the benchmarks for deciding whether a loss is not caused by an improper business judgment that can avoid violating the principle of duty of care is: first, having information about the problem to be decided and believing that the information is true Second, not have an interest in decisions and decide in good faith. Third, have a rational basis for believing that the decision taken is the best for the company. Keywords: Company, Implementation, Responsibility.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Direksi adalah organ yang diberi kepercayaan (fiduciary) untuk menjalankan dan mengelola perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan Direksi mengendalikan operasi kegiatan perseroan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan RUPS serta di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi sebagai organ penting dalam Perseroan selaku pengurus dan perwakilan perseroan, harus bertindak secara hati-hati, patut dan bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar perseroan sebagaimana dengan maksud dan tujuan perseroan yang dipimpinnya. Fiduciary duty merupakan beban bagi direksi, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannyanya direksi harus melakukan dengan memenuhi ketentuan yang diatur oleh doktrin fiduciary duty, namun dengan adanya doktrin Business Judgment Rule direksi dapat melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya melalui suatu keputusan bisnis yang diambil dengan penuh tanggung jawab tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran bahwa direksi akan dibebani dengan tanggung jawab pribadi apabila ternyata keputusan yang diambil menimbulkan kerugian bagi perseroan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan menelaah peraturan- peraturan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalag deskriftif analitis. Eksistensi Business Judgement Rule dalam undang-undang yang berlaku di indonesia, khususnya UUPT, perlu dipastikan. Salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (business judgment) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip duty of care adalah: pertama, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar Kedua, tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik. Ketiga, memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan. Kata Kunci: Perusahaan, Penerapan, Tanggung Jawab | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Oct 2021 08:21 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Oct 2021 08:21 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1968 |
Actions (login required)
 |
View Item |