Situmorang, Anton (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN HEWAN LANGKA (Studi Kasus Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.STB). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN HEWAN LANGKA.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan hewan langka dalam kasus putusan nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.STB. Penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku dalam putusan tersebut diakibatkan oleh tingginya tingkat kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan guna melakukan penegakan hukum, kepada pelaku tindak pidana penyelundupan terhadap perbuatan melawan hukum, berkaitan dengan terancamnya hewan tertentu pada kepunahan yang bersifat pidana. dihubungkan dengan dimilikinya unsur kesalahan oleh pelaku, serta dikaitkan dengan berbagai teori tentang pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terrhadap tindak pidana penyelundupan hewan langka dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan hewan langka. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mengumpulkan, mengolah data dari data kepustakaan, serta analisa menggunakan teori hukum dan pertanggungjawaban pidana. pertanngungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan hewan langka, dalam perspektif hukum pidana diatur melalui UUKSDAH dan E 1990 telah memuat ketentuan yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan hewan langka, sehingga pelaku tidak dapat melepaskan diri dalam pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya penyelundupan hewan langka. Menurut hasil putusan nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.STB. bahwa tindakan yang dilakukan merupakan kesalahan dari pelaku yang melanggar pasal 21 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang kKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, karena itu penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan langka dapat dilakukan dengan pemberian sanksi atau proses pengadilan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, penyelundupan hewan langka

Actions (login required)

View Item