MURTI ERLANGGA, HARRY (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Tangerang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR AGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Harry Murti Erlangga, NIM: 1111121537. Criminal Liability Against Actors of Public Transport Illegal Crime Based on Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crime (Case Study in the Legal Area of Tangerang City) This research is motivated by the existence of illegal levies by officers of the Department of Transportation to drivers of public transportation in the jurisdiction of Tangerang City. Actors deliberately request a payment outside the legal provisions in carrying out their duties as executors of traffic control and road transport. The form of illegal levies carried out by the perpetrators is by asking for an illegal amount of money to the public transport drivers who want to be ticketed so that they can escape from the act of refining. The act of illegal levies in this case has been regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, which then allows illegal levies to drivers of public transport transportation to be accountable for their crimes and can be punished decisively in order to provide a deterrent effect to the perpetrators. This research is descriptive analysis by carrying out normative and empirical approaches. This research was conducted with a qualitative method, and data collection was obtained through interviews with drivers of public transport transportation in the Tangerang City area, the Tangerang City Land Transport Organization (Organda), and also the Tangerang Metro Police Saterpungli Task Force. Based on this study, it was found that the correct result was the existence of illegal levies against drivers of public transportation in the jurisdiction of Tangerang City. Furthermore, in this case a crime prevention effort is needed so that all forms of illegal levies in the scope of traffic and road transport do not occur again in the future. Keywords: Criminal liability, crime prevention, illegal levies on public transport.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Harry Murti Erlangga, NIM: 1111121537. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Tangerang) Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perbuatan pungutan liar oleh oknum petugas Dinas Perhubungan Terhadap pengendara transportasi angkutan umum di wilayah hukum Kota Tangerang. Pelaku dengan sengaja meminta suatu pembayaran diluar ketentuan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan meminta sejumlah uang secara tidak resmi kepada pengendara angkutan umum yang hendak ditilang agar lolos dari tindak penilangan. Perbuatan pelaku pungutan liar dalam kasus ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian agar pelaku pungutan liar terhadap pengendara transportasi angkutan umum dapat mempertanggungjawabkan pidananya dan dapat dihukum dengan tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan melakukan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dan pengumpulan data diperoleh dengan wawancara bersama para pengendara transportasi angkutan umum di wilayah Kota Tangerang, pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tangerang, dan juga pihak Satgas Saberpungli Polres Metro Tangerang. Berdasarkan penelitian ini ditemukan hasil benar telah adanya tindakan pungutan liar terhadap pengendara transportasi angkutan umum di wilayah hukum Kota Tangerang. Selanjutnya dalam kasus ini diperlukan adanya upaya penanggulangan kejahatan agar segala bentuk pungutan liar dalam ruang lingkup lalu lintas dan angkutan jalan tidak terjadi lagi dimasa mendatang. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Penanggulangan kejahatan, Pungutan liar terhadap angkutan umum. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Oct 2021 07:57 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Oct 2021 07:57 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1955 |
Actions (login required)
 |
View Item |