FAJAR AJI, BACHMID (2019) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK SUPLEMEN VIOSTIN DS YANG MENGANDUNG DEOXYRIBOSE-NUCLEIC ACID (DNA) BABI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK SUPLEMEN VIOSTIN DS YANG MENGANDUNG DEOXYRIBOSE-NUCLEIC ACI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perlindungan konsumen ini cukup mendapat perhatian karena menyangkut aturan- aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang medapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya. Dalam rangka perlindungan bagi konsumen, pada akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang umumnya akan merasakan dampaknya. Berkaitan dengan hal tersebut, adanya surat edaran dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) mengenai suplemen makanan merek Viostin DS yang beredar di publik dinyatakan mengandung DNA babi, serta produk Viostin DS sebagai suplemen makanan tidak mencatumkan label Halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan konsumen terhadap peredaran produk Sumplemen Viostin DS yang mengandung DNA babi serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara melaporkan jika konsumen merasa di rugikan akibat terjadinya peredaran produk Suplemen Viostin DS yang tidak mencantumkan bahwa mengandung DNA babi oleh pihak pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif yang lebih mengutamakan data sekunder dan data primer sebagai penunjangnya. Tipe penelitian berupa deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia masih belum dilaksanakan sepenuhnya, sebab masih banyak produk-produk yang tidak sesuai dengan keamanan, mutu, jaminan, khasiat/manfaat beredar. Maka pengaturan tentang penerbitan ijin edar produk obat, serta melakukan peningkatan pengawasan produk.Diharapkan pemerintah melalui BPOM lebih meningkatkan dari segi proses pengawasan sampai dengan beredarnya produk tersebut di masyarakat secara lebih tegas, agar tidak lagi ditemukan produk yang mengadung DNA babi yang tidak mencantumkan label halal. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Suplemen, Label Halal.

Actions (login required)

View Item