CHAERUNISA, ANITA (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN PEMBAJAKAN KAPAL DITINJAU DARI UNCLOS 1982 KONVENSI TENTANG HUKUM LAUT (Studi Kasus Pembajakan Kapal Tugboat Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 oleh Kelompok Abu Sayyaf di Perairan Filipina Selatan). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN PEMBAJAKAN KAPAL DITINJAU DARI UNCLOS 1982 KONVENSI TENTANG HUKUM LAUT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Kapal Tugboat Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 berbendera Indonesia dengan 10 orang anak buah kapal dibajak oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di sekitar perairan Filipina. Penyanderaan kapal yang mengangkut 7000 ton batu bara itu terjadi saat dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Pihak penyandera meminta tebusan lima puluh juta peso atau setara Rp 14 sampai 15 miliar (empat belas sampai dengan lima belas). Tujuan penelitian ini adalah, satu, Untuk mengetahui dan menganalisis tentang aturan konvensi hukum laut 1982 (UNCLOS) mengenai pembajakan kapal di yurisdiksi atau kedaulatan negara lain. Dua, Untuk mengetahui apa saja hal yang ditempuh sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah negara Republik Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap korban pembajakan kapal yang merupakan warga negara-nya di perairan Filipina Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan kajian terhadap data sekunder. Analisis data bersifat Deskriptif. Hasil penelitian menunjukan, satu, Pembajakan yang terjadi pada Kapal Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 merupakan pembajakan kapal yang melibatkan 2 (dua) Negara berdaulat yakni Negara Republik Indonesia dengan Negara Filipina karena Kapal tersebut berbendera negara Republik Indonesia dan dibajak di wilayah perairan Filipina Selatan. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) tidak mencangkup aturan tentang pembajakan yang dilakukan diwilayah laut teritorial. Dua, Upaya yang ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap warga negaranya yang merupakan korban pembajakan kapal oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah perairan Filipina selatan menempuh jalur diplomatik dengan menggunakan cara negosiasi baik kepada pemerintah negara Filipina ataupun kepada kelompok Abu Sayyaf tanpa merusak hubungan baik dengan negara tetangga. Kata Kunci : Hukum Laut, Pembajakan Kapal, Korban Pembajakan

Actions (login required)

View Item