PUSPITA SARI, INDAH (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK TANPA PESANGON DARI PERUSAHAAN MELALUI JALUR PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 110/Pdt.Sus-PHI/2017/PNMdn.). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGANKERJA (PHK) SECARA SEPIHAK TANPA PESANGON DARI PERUSAHAAN MELALUI JALUR PENGADILAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
While working at PT. Andika Pratama Abadi, Renta Samosir was unable to enter the work by reason of illness. On October 27th, 2016 Renta Samosir came to the company to deliver the sick letter at the same time to take the salary in October 2016, but PT. Andika Pratama Abadi stated Renta Samosir was not employed anymore. With such problems the author wants to formulate the problem of this research is: whether the legal consideration of the judge in dropping the Supreme Court ruling No. 110/PDT. Sus-PHI/2017 in accordance with the applicable law and how the remedies Done by the company in accordance with the Act No. 13 of 2003. In this study, authors use normative juridical research, which is researching the literature and the study of the prevailing laws and regulations related to the problems that are secondary legal material and the research is not Allows using primary data. The result of the problem above is the consideration of the law of judges in PHI No. 110/PDT. Sus-PHI/2017 The judges ' Tribunal argues that the status of the working relationship between Renta Samosir and PT. Andika Pratama Abadi does not fulfill the provisions as intended In article 59 paragraph (1), (2), (3), (4), (5), and (6) because of the action of PT. Andika Pratama Abadi who employs Renta Samosir with certain time employment agreement (PKWT) illegally and the action of PT. Bahari Makmur Sejati which gave up some work To PT. Andika Pratama Abadi as opposed to the prevailing laws and regulations. The employee's remedies for termination of unilateral employment through the courts after being conducted through negotiations bipartite, the mediation is executed in a deliberation which is in the middle of the city's Ministry of Manpower and Transmigration Medan While the court line was conducted through the Industrial Relations Court. Key words: termination of unilateral employment, specific employment agreements null and void.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Saat bekerja di PT. Andika Pratama Abadi, Renta Samosir berhalangan masuk kerja dengan alasan sakit. Pada tanggal 27 Oktober 2016 Renta Samosir datang ke perusahaan untuk menyampaikan surat keterangan sakit sekaligus untuk mengambil gaji bulan Oktober 2016, namun justru Renta Samosir di PHK secara sepihak dan masalah ini berujung di pengadilan PHI. Dengan masalah tersebut penulis ingin merumuskan permasalah penelitian ini adalah: apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2017 sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam penelitan ini penulis mengunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka dan kajian terhadap Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku terkait dalam permasalahan yang berupa bahan hukum sekunder dan penelitian ini tidak memungkinkan menggunakan data primer. Hasil dari permasalahan diatas adalah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PHI No. 110/Pdt.Sus-PHI/2017 Majelis Hakim berpendapat status hubungan kerja antara Renta Samosir dengan PT. Andika Pratama Abadi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) karena tindakan PT. Andika Pratama Abadi yang mempekerjakan Renta Samosir dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara tidak sah dan tindakan PT. Bahari Makmur Sejati yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada PT. Andika Pratama Abadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya hukum yang dilakukan karyawan atas pemutusan hubungan kerja sepihak ini melalui di luar Pengadilan setelah dilakukan melalui perundingan secara Bipartit, Mediasi yang dijalankan secara musyawarah yang di tengahi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Medan sedangkan jalur Pengadilan dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Batal demi Hukum. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Oct 2021 07:13 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Oct 2021 07:13 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1937 |
Actions (login required)
 |
View Item |