RINALDI RIZKI ADI SAPUTRA, AKHMAD (2019) PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERSIFAT VERBAL DALAM TINDAK PIDANA CYBERCRIME ATAS KETIDAKSESUAIAN ANTARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 265/PID.SUS/2017/PN.MTR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574K/PID.SUS/MA BERDASARKAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERSIFAT VERBAL DALAM TINDAK PIDANA CYBERCRIME ATAS KETIDAKSESUAIAN ANTARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.PDF Restricted to Registered users only Download (26MB) |
Abstract
This thesis discusses the Criminal Law Protection Against victims of verbal abuse in a CyberCrime crime in which this case befell Sister Baiq Nuril Maknun with a decision based on article 27 paragraph (1) of Law Number 19 Year 2016 Amendment to Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions and decided by the Supreme Court judge Number 574K / Pid. Sus / MA was sentenced to prison for 6 (six) months with the deduction of the time the defendant was detained and paid a fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred rupiah) subsidair 3 (three) ) months of confinement based on the judge's judgment of a judge in deciding cases must look at judicial and non-juridical considerations in order to achieve three principles of law namely legal certainty, legal usefulness, and legal justice. Why did it happen between Das Sollen and Das Sein what caused the difference then the identification of researchers emerged. How does criminal law protection for victims of sexual harassment be verbal in CyberCrime crime? What are the judges' considerations in District Court decision number 265 / Pid.Sus / 2017 / PN and Supreme Court decision number 574k / Pid.Sus / MA? Previously the researcher used the normative juridical research method and the results of the research by Sister Baiq Nuril should have been given criminal law protection because he had the contents of recorded conversations and a judge in deciding the Baiq Nuril Maknun case should see the basis of judicial and non-juridical judges' balance to achieve legal principles applies in Indonesia, namely certainty, benefit, and justice. Keywords: Criminal Law Protection, Verbal Sexual Harassment, Judge Considerations in Deciding a Case (Ratio Decidendi)
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Skripsi ini membahas Perlindungan Hukum Pidana Terhadap korban pelecehan seksul bersifat verbal dalam tindak pidana CyberCrime dimana kasus ini yang menimpa Saudari Baiq Nuril Maknun dengan diputuskan berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik dan diputuskan oleh hakim Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/MA dipidana penjara 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan berdasarkan pertimbangan hakim seorang hakim dalam memutus perkara harus melihat pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat non yuridis agar mencapai tiga asas hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Kenapa bisa terjadi antara Das Sollen dan Das sein apa yang menyebabkan perbedaan itu maka munculah identifikasi peneliti. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap korban pelecehan seksual bersifat verbal dalam tindak pidana CyberCrime?. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 265/Pid.Sus/2017/PN dan putusan Mahkamah Agung nomor 574k/Pid.Sus/MA? Sebelumnya peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan hasil dari penelitian Saudari Baiq Nuril seharusnya diberikan perlindungan hukum pidana dikarenakan beliau memliki isi rekaman percakapan dan seorang hakim dalam memutus perkara Baiq Nuril Maknun seharusnya melihat dasar perimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis untuk mencapai Asas hukum yang berlaku di Indonesia yaitu kepastian, kemanfaaatan, dan keadilan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, Pelecehan Seksual Bersifat Verbal, Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara (Ratio Decidendi) | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Oct 2021 06:56 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Oct 2021 06:56 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1928 |
Actions (login required)
 |
View Item |