NINGTYAS, DEWI HIJRIANI SEKAR (2021) TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN MUT’AH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Puncak Cisarua Bogor). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text DEWI_1111170044_01.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text DEWI_1111170044_02.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text DEWI_1111170044_03.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text DEWI_1111170044_04.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text DEWI_1111170044_05.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (833kB)
	Text DEWI_1111170044_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DEWI_1111170044_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN MUT’AH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (15MB)

Abstract

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya sampai maut yang memisahkan sesuai Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juncto UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Akan tetapi, dalam kenyataan perkembangan masyarakat, menyebabkan munculnya praktek orang-orang yang melakukan perkawinan hanya untuk jangka waktu tertentu atau kawin mut’ah. Kawin mut’ah adalah menikah dengan niat hanya dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini terjadi di wilayah Puncak Cisarua Bogor karena banyaknya wisatawan yang berkunjung kesana. Hal ini sudah lama diketahui masyarakat luas. Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitan skripsi dengan mengambil dua identifikasi masalah. Pertama, bagaimana keabsahan kawin mut’ah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam? Kedua, bagaimana kedudukan anak yang lahir dari kawin mut’ah menurut UU No. 1 Tahun 1974 juncto UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa pendekatan deskriptif analisis, sumber data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara, analisis data berupa normatif kualitatif, serta lokasi penelitian di KUA Cisarua Bogor. Adapun hasil yang didapatkan berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis, bahwasannya keabsahan dari kawin mut’ah adalah tidak sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 juncto UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Adapaun status anak yang dilahirkan dari perkawinan mut’ah menurut UU No. 1 Tahun 1974 juncto UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum islam adalah anak luar kawin, karena lahir di dalam perkawinanan yang tidak sah. Hal itu berarti, bahwa antara anak luar kawin dengan ayah (biologisnya) tidak ada hubungan hukum. Agar mendapatkan hak yang sama, Fatwa MUI dan Mahkamah Kontitusi menegaskan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya.

Actions (login required)

View Item