PARTOGI, GIHON (2019) ERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP OBAT ENZYPLEX YANG MENGANDUNG DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) BABI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO UNDANG- UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL KASUS PEREDARAN OBAT ENZYPLEX. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP OBAT ENZYPLEX YANG MENGANDUNG DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) BABI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999.PDF Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Industri Farmasi yang ada di Indonesia berkembang cukup pesat seiring berjalannya kemajuan teknologi terutama di bidang obat dan farmasi. Dalam perkembangan yang cukup pesat ini peredaran obat yang tidak sesuai dengan bahan baku dan juga memiliki sertifikasi halal cukup menjadi sorotan. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen obat dalam hal ini obat Enzyplex dan juga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen obat Enzyplex berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang ditunjang oleh data primer sebagai pelengkap yaitu dengan mewawancarai berbagai sumber yang ada antara lain Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM), LPPOM-MUI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa obat Enzyplex yang di produksi oleh PT Mediafarma Laboratories terbukti kurang memperhatikan perlindungan terhadap konsumen karena ditemukan adanya DNA babi yang sangat merugikan konsumen. Peraturan Perundang-Undangan Yaitu UU No. 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf (c) menyatakan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu dapat melalui jalur non litigasi yang didalamnya terdapat negosiasi, mediasi ataupun melaui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan juga melalui jalur pengadilan atau litigasi. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Obat, Halal

Actions (login required)

View Item