KUSUMA, HENDRAWAN (2019) PERJANJIAN PEMINJAMAN MODAL USAHA YANG DILAKUKAN SECARA LISAN OLEH PT. SEMBILAN SATU SATYA INDONESIA DI PULO MERAK (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1903 K/Pdt/2017). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PERJANJIAN PEMINJAMAN MODAL USAHA YANG DILAKUKAN SECARA LISAN OLEH PT. SEMBILAN SATU SATYA INDONESIA DI PULO MERAK.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Seorang Direktur Utama dari CV. Sembilan Satu Satya Indonesia, dimana perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang ada di kota Cilegon yang bergerak di bidang jasa pekerjaan umuM. CV. Sembilan Satu Satya Indonesia mendapatkan suatu pekerjaan dari PT. Indra Jaya Abadi, yaitu pekerjaan Erection ESP berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 005/SPK/IX/14 tertanggal 22 September 2014 antara CV. Sembilan Satu Satya Indonesia dengan Sdr. Iin Tamini, SE selaku Direktris dari PT Indra Jaya Abadi dengan nominal pekerjaan sebesar Rp2.788.236.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, CV. Sembilan Satu Satya Indonesia mendatangi PT. Indra Jaya Abadi untuk meminta bantuan pinjaman modal agar dapat mengerjakan pekerjaan tersebut dengan menunjukan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 005/SPK/IX/14 tertanggal 22 September 2014 (Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Sembilan Satu Satya Indonesia dengan Sdr. Iin Tamini, SE selaku Direktris dari PT. Indra Jaya Abadi) kepada PT. Indra Jaya Abadi dengan janji akan memberikan keuntungan kepada PT. Indra Jaya Abadi Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan Berdasarkan penelitian terjadinya Putusan Pengadilan tidak sesuai dengan hukum perjanjian bahwa perjanjian tersebut tidak sah demi hukum. Hal ini disebabkan karena perjanjian lisan telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak terpenuhinya saksi dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa serta Pasal 1339 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Implikasi Yuridis dari putusan tersebut adalah setiap perjanjian yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa akan dapat dinyatakan batal demi hukum/ perjanjian dianggap tidak pernah ada dan para pihak dikembalikan dalam kondisi semula. Begitupun dengan setiap perjanjian akan dinyatakan pula batal demi hukum, meskipun perjanjian tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang Kata Kunci : Perjanjian Lisan, Perusahaan, Putusan Pengadilan.

Actions (login required)

View Item