FATIMAH ASMA, NURUL (2019) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG TERDAFTAR MELALUI MEDIASI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PANDEGLANG (Studi Kasus Tanah Milik Rully M. Fauzi dan Mamih di Desa Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG TERDAFTAR MELALUI MEDIASI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PANDEGLANG.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Land registration aims to provide legal certainty known as the Rechtskadater / Legal Cadaster . Land in Indonesia still remains but its use is increasing and makes the value of land prices also increase so that it often causes disputes. Mediation is a process of dispute resolution between two or more parties through negotiations or a method of consensus with the help of neutral parties (third parties) who do not have the authority to decide. One of the disputes is a land dispute between Rully M Fauzi and Mamih which is further completed by means of mediation which is set by the regulation of the Minister of Agrarian and Spatial/Head of national Land Agency of the Republic of Indonesia number 11 year 2016 on land case resolution. This research method refers to the juridical empirical approach that is by looking at something legal reality in society . This type of research is descriptive analytical, which reveals laws and regulations relating to legal theories that are the object of research. This study uses secondary data which is supported by primary legal data. The results of this thesis are about the protection of land rights, certificates are legal evidence, so the certificate holder is the holder of a legitimate land right with the ownership of the land certificate, guaranteeing legal certainty. Legal protection for holders of land rights certificates has legal certainty. Indonesia adheres to a negative publication system that contains positive elements as long as it can be proven and not vice versa. The mechanism for resolving land boundary disputes through mediation has provided legal certainty with the results of deliberations and consensus. With the results of mediation where both parties agree, the results have become legal certainty and holders of land rights still receive protection. Keywords :Land Disputes, Mediation of Land, Pandeglang District National Land Agency
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan Rechtskadater/Legal Cadaster. Tanah di Indonesia masih tetap namun penggunaannya yang bertambah dan membuat nilai harga tanah juga ikut naik sehingga seringkali menimbulkan sengketa. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (pihak ketiga) yang tidak memiliki kewenangan memutus. Salah satu sengketanya yaitu telah terjadi sengketa tanah antara Rully M Fauzi dan Mamih yang selanjutnya di selesaikandengan cara mediasi yang di atur Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Metode penelitian ini mengacu kepada pendekatan yuridis empiris yakni dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di tunjang dengan data hukum primer. Hasil penelitian skripsi ini yaitu mengenai perlindungan hak atas tanah, sertifikat adalah bukti yang sah, sehingga pemilik sertifikat adalah pemegang hak atas tanah yang sah dengan adanya kepemilikan sertifikat tanah tersebut maka menjamin kepastian hukum. Perlindungan hukm bagi pemegang sertifikat ha katas tanah mendapat kepastian hukum yang mana hal tersebut mempertegas di Indonesia menganut stelsel negatif yang mengandung unsur positif sepanjang dapat dibuktikan dan tidak sebaliknya. Mekanisme penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi telah memberikan jaminan kepastian hukum dengan hasil musyawarah dan mufakat. Dengan adanya hasil mediasi yang dimana kedua belah pihak sepakat, maka hasil itu telah menjadi kepastian hukum dan pemegang hak atas tanah tetap mendapat perlindungan. Kata Kunci : Sengketa Tanah, Mediasi Pertanahan, BPN Kabupaten Pandeglang | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 30 Sep 2021 04:21 | |||||||||
| Last Modified: | 30 Sep 2021 04:21 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1812 |
Actions (login required)
 |
View Item |