RISKIANI, RISKIANI (2019) PEMUNGUTAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PEMUNGUTAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.PDF Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat penduduk Indonesia khususnya pengelolaan zakat maka disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat mempunyai legitimasi baik hukum syari’ah maupun hukum positif. Dalam pelaksanaannya dilapangan diperlukan suatu lembaga pengelolaan zakat (amil) yang professional, jujur, dan amanah, sebagai contoh salah satunya, yaitu BAZNAS. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasikan masalah yaitu Apakah pemungutan dan pendistribusian dana zakat di provinsi Banten sudah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Apakah akibat hukum jika terjadi penyimpangan terkait dengan pemungutan dan pendistribusian dana zakat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Dalam Undang-Undang pengelolaan zakat, telah diatur sanksi yang akan diberikan kepada amilin yang dengan sengaja tidak menyalurkan dana zakat kepada para mustahik. Kata Kunci: Zakat, Pemungutan, dan Pendistribusian.

Actions (login required)

View Item