AKMARINA, MAULIDYA (2019) PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA NEGARA INDONESIA OLEH PESAWAT MILITER ASING DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO 1944 (STUDI KASUS PESAWAT KC-130 AMERIKA SERIKAT). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA NEGARA INDONESIA OLEH PESAWAT MILITER ASING DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO 1944 (STUDI KASUS PESAWAT KC 130 AMERIKA SERIKAT).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Sovereignty owned by the state contains matters relating to the sovereignty and responsibility of the state for it‟s territory, as a sovereign country, Indonesia can regulate land, sea and air areas for defense security, aviation safety, and other social activities. The problem that will be elaborated in this research is: First, how the relationship between a country‟s sovereignty over the airspace above and the freedom of passage owned by foreign military aircraft accordance with The 1944 Chicago Convention ? And the second is how legal actions of the Repub;ic of Indonesia in the event of violations by foreign military aircraft ? This study uses the normative juridical method as the main method. And the approach to the principles and rules of law . Therefore the central problem in this research is the effort to eradicate violations of sovereignty in the airspace of the state of Indonesia. In addition to reviewing the principles of law, there are several theoretical studies concerning law enforcement. As for the results of this study are: First, the link between a country‟s sovereignty over the airspace above it with the freedom of passing possessed by foreign military aircraft according to the 1944 Chicago Convention is a no-fly zone when kolong countries have the right to ban foreign military aircraft and foreign civil aircraft to go through the airspace in this territory. Second, actions against aircraft and aircraft personel is foreign military aircraft and foreign civil aircraft that taking any action has the right to do the act of visual recognition, imagery, obstruction and coercion from landing by TNI aircraft in accordance with government regulation number 4 of 2018 about securing the airspace of the Republik of Indonesia. Keywords: Country, Foreign Military Aircraft, Sovereignty, Territory
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap wilayahnya, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dapat mengatur wilayah darat, laut maupun udara untuk kepentingan pertahanan, keamanan, keselamatan penerbangan, maupun kegiatan sosial lainnya. Adapun permasalahannya adalah: Pertama, bagaimana kaitan antara kedaulatan suatu Negara atas ruang udara diatasnya dengan kebebasan melintas yang dimiliki pesawat militer asing sesuai dengan Konvensi Chicago 1944? Selanjutnya, kedua adalah bagaimana tindakan penegakkan hukum Negara republik Indonesia apabila terjadi suatu pelanggaran oleh pesawat militer asing? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai metode utama. Dan pendekatan terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. Oleh Karena itu permasalahan sentral dalam penelitian ini adalah upaya dalam pemberantasan pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Negara Indonesia. Selain mengkaji asas- asas hukum terdapat beberapa kajian yang bersifat teoritis yang menyangkut penegakkan hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah: Pertama, kaitan antara kedaulatan suatu Negara atas ruang udara diatasnya dengan kebebasan melintas yang dimiliki pesawat militer asing sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 adalah terdapat daerah zona larangan terbang dimana negara kolong berhak melarang pesawat, baik pesawat udara militer asing maupun pesawat sipil asing untuk melalui ruang udara wilayahnya. Kedua, tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara yaitu pesawat udara Negara asing ataupun pesawat sipil asing yang melakukan tindakan apapun berhak dilakukan tindakan pengenalan secara visual, pembayangan, penghalangan, dan/atau pemaksaan mendarat oleh pesawat udara TNI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 27 ayat (3) dan (4) Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Kata Kunci: Kedaulatan, Negara, Pesawat Militer Asing, Wilayah | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 30 Sep 2021 01:40 | |||||||||
| Last Modified: | 30 Sep 2021 01:40 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1762 |
Actions (login required)
 |
View Item |