Anggita, Linda (2019) MPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 190 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN MEWAH (STUDI KANTOR SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 190 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN MEWAH.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 190 of 2017 concerning Regional Tax Collection with a Forced Letter provides a provision that the Governor has the authority to appoint officials to collect regional taxes, referred to as officials for collection of regional taxes, among others, Head of Regional Tax and Regional Retribution Office (BPRD) and the Joint Office of SAMSAT, South Jakarta. The role of the Regional Tax and Retribution Agency is to implement regional tax collection services and regional levies. In order to increase regional tax revenues against tax debts and encourage increased public awareness and compliance in fulfilling regional tax obligations, it is necessary to carry out tax collection actions that have compelling legal force. In this case taxpayer compliance in paying off luxury vehicle tax arrears has not been optimal. At present the data at the SAMSAT Joint Office of around 503 luxury vehicles pay off motor vehicle tax compliance from 744 Luxury Vehicles. This makes the researchers interested in examining how the implementation of the Jakarta provincial governor regulation number 190 of 2017 concerning the procedure for billing local taxes with a forced letter against luxury vehicle tax arrears and the efforts of the Regional Tax and Retribution Agency in collecting regional taxes on luxury vehicle tax arrears. The method used in this study is normative juridical and sociological juridical, with descriptive analytical research types. Data collection research from secondary data which is the main data source in research, and primary data as a source of supporting data in the form of interviews with the Office of Regional Tax and Retribution and the Joint Office of SAMSAT South Jakarta and analyzed qualitatively normatively. The research results obtained are the Regional Tax and Retribution Agency with the Joint Office of South Jakarta Samsat in carrying out regional tax collection on luxury vehicle tax arrears has not been maximized, because most taxpayers do not know the procedure for paying luxury vehicle tax debt. and Regional Retribution and South Jakarta Samsat, namely a lack of public awareness in the importance of paying taxes, incomplete taxpayer data and the transfer of motorized vehicles without the name behind. Keywords: Regional Tax Collection, Vehicle Tax, Luxury Vehicles, Regional Tax and Retribution Agency, Joint Office of South Jakarta Samsat.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2017 Tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa memberikan ketentuan bahwa Gubernur berwenang menunjuk pejabat untuk melakukan penagihan pajak daerah, yang dimaksud dengan pejabat untuk penagihan pajak daerah antara lain Kepala Kantor Badan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (BPRD) dan Kantor Bersama SAMSAT. Peran Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah melaksanakan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah terhadap utang pajak dan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Dalam Hal ini kepatuhan wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan mewah belum optimal. Saat ini data di Kantor Bersama SAMSAT sekitar 503 kendaraan mewah melunasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor dari 744 Kendaraan Mewah. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi peraturan gubernur provinsi dki jakarta nomor 190 tahun 2017 tentang tata cara penagihan pajak daerah dengan surat paksa terhadap penunggak pajak kendaraan mewah dan Upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam penagihan pajak daerah terhadap penunggak pajak kendaraan mewah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian dari data sekunder yang merupakan sumber data pokok dalam penelitian, dan data primer sebagai sumber data penunjang berupa wawancara dengan Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Selatan dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian yang didapat adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah bersama Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah terhadap penunggak pajak kendaraan mewah belum maksimal, karena sebagian besar wajib pajak belum mengetahui prosedur pembayaran utang pajak kendaraan mewah. Faktor kendala yang dialami Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan Samsat Jakarta Selatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya membayar pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap dan pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama. Kata Kunci : Penagihan Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan Mewah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 06:35 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:37 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1686 |
Actions (login required)
 |
View Item |