HERLIANAH, HERLIANAH (2018) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PANDEGLANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PANDEGLANG.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
mplementation of regent regulations number 39 2017 about the system and the procedure a tax earth and the building is authorization regent that bestowed to the local tax service. Not yet optimum the realization of paying taxes earth and the building in the district pandeglang in the 2015-2017 signifies the non-compliance taxpayers as well as the presence of obstacles in a tax earth and the building. Researchers interested analyze about how the implementation of regent regulations pandeglang number 39 2017 about the system and the procedure a tax earth and the building rural and urban district pandeglang? And what the obstacles in the implementation of regent regulations pandeglang number 39 2017 about the system and the procedure a tax earth and the building rural and urban district pandeglang? Methods used in the study is juridical normative and juridical empirical research, with the kind of research descriptive analytical. Researchers collecting data from the data secondary that is the source of the data staple in the study and data primary as data supporting in the form of interviews with heads sub the judgment and a complaint, head of sub fields billing, the team coordination district carita and the team coordination district cisata. In qualitative normative analysis. The results of the research obtained are procedures for collecting land and building tax in reality in the field, there are sub-districts that carry out rural and urban land and building tax collection that are not in accordance with existing procedures, there is no provision of sanctions in regent regulations and there are some obstacles in the process of collecting land and building taxes, both constraints in the applications system and constraints that occur in the field, like objects tax there, but not found mandatory tax, there are two taxpayers or two of with one of the same tax object, tax object has been no, no inputted data taxpayers in the tax system of the earth and the building was make a payment. Keywords : System Procedure PBB, Regent Regulation
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | mplementasi Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2017 tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah. Belum optimalnya realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2015-2017 menandakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak serta terdapatnya kendala dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Peneliti tertarik menelaah tentang Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2017 tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Pandeglang? dan apa kendala dalam implementasi peraturan bupati pandeglang nomor 39 tahun 2017 tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten pandeglang? Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Peneliti mengumpulkan data dari data sekunder yang merupakan sumber data pokok dalam penelitian dan data primer sebagai data penunjang berupa wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penilaian dan Pengaduan, Kepala Sub Bidang Penagihan, Tim Koordinasi Kecamatan Carita dan Tim Koordinasi Kecamatan Cisata. Dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian yang didapat adalah prosedur dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pada kenyataan di lapangan, terdapat Kecamatan yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, tidak adanya ketentuan sanksi dalam Peraturan Bupati serta terdapat beberapa kendala dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, baik kendala dalam sistem aplikasinya maupun kendala yang terjadi di lapangan, seperti objek pajaknya ada, tetapi tidak ditemukan wajib pajaknya, terdapat dua wajib pajak atau dua kepemilikan dengan satu objek pajak yang sama, objek pajaknya sudah tidak ada, tidak terinputnya data wajib pajak di sistem Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah melakukan pembayaran. Kata Kunci : Sistem Prosedur PBB, Peraturan Bupati | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 06:32 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:37 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1684 |
Actions (login required)
 |
View Item |