Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YATIM PIATU BERDASARKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU DI KABUPATEN SERANG

TRI OKTOVAN ABRIYANTO, RICKY (2022) TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YATIM PIATU BERDASARKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU DI KABUPATEN SERANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
Ricky Tri Oktovan Abriyanto_1111150203_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Ricky Tri Oktovan Abriyanto_1111150203_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (722kB)
[img] Text
Ricky Tri Oktovan Abriyanto_1111150203_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (154kB)
[img] Text
Ricky Tri Oktovan Abriyanto_1111150203_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (318kB)
[img] Text
Ricky Tri Oktovan Abriyanto_1111150203_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (135kB)
[img] Text
Ricky Tri Oktovan Abriyanto_1111150203_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (8kB)
[img] Text
Ricky Tri Oktovan Abriyanto_1111150203_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (109kB)

Abstract

The Social Service is an implementing element of government affairs in the social sector which has the main task of carrying out regional government affairs in the social sector, including the social welfare of orphans. This responsibility is explained in the Regional Regulation of Serang Regency Article 8 Number 5 of 2014. The problem that arises for the Social Service of Serang Regency to carry out the responsibility of organizing orphan welfare guarantees is the limitation and decrease in the budget, so that in its implementation not everything can be implemented. The problem identification in this research is How is the responsibility of the Social Service of Serang Regency in the implementation of social welfare guarantees for orphans based on the Regional Regulation of Serang Regency Number 5 of 2014 concerning Guaranteeing the welfare and protection of orphans and orphans in Serang district? and How are the obstacles faced and problem solving faced by the Social Service of Serang Regency in the implementation of social welfare guarantees for orphans in the Regional Regulation of Serang Regency Number 5 of 2014 concerning Guaranteeing the welfare and protection of orphans and orphans in Serang district?. The theories used in this research are Responsibility Theory and Social Welfare Theory. The method used in this research is empirical juridical with descriptive analysis research specifications. The data sources used are primary legal materials, secondary materials and tertiary legal materials. The results of this study state that the Social Service in the responsibility of guaranteeing the welfare of orphans is not running properly due to many factors as obstacles, one of the main factors is the absence of follow-up data on the number of orphans and orphans throughout Serang Regency. The conclusion of this research is that the Social Service of Serang Regency has an obligation to implement the social welfare of orphans based on the Regional Regulation of Serang Regency Number 5 of 2014. Suggestions from the author are that there needs to be synergy carried out with other Departments regarding follow-up data on the number of orphans and orphans throughout the district and create a special team to be able to coordinate regarding the provision of compensation so that they can find out what orphans and orphans need and so that the distribution of compensation is right on target.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFASYEHHUDIN, MOHAMAD196212092001121001
Thesis advisorKUSUMANINGSIH, RILA198012262008122001
Additional Information: Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial diantaranya adalah kesejahteraan sosial anak yatim piatu. Tanggung jawab tersebut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Pasal 8 Nomor 5 Tahun 2014. Permasalahan yang timbul terhadap Dinas Sosial Kabupaten Serang untuk menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan jaminan kesejahteraan anak yatim piatu ialah keterbatasan dan penurunannya anggaran, sehingga dalam penerapannya tidak semuanya dapat dilaksanakan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial anak yatim piatu berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di kabupaten Serang? dan Bagaimana kendala yang dihadapi serta penyelesaian masalah yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial anak yatim piatu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di kabupaten Serang?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Tanggung Jawab dan Teori Kesejahteraan Sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dinas Sosial dalam tanggung jawab jaminan kesejahteraan anak yatim piatu tidak berjalan dengan seharusnya dikarenakan banyak faktor sebagai penghambat, salah satu faktor utamanya yaitu tidak adanya follow-up data jumlah anak yatim dan anak yatim piatu yang ada di seluruh Kabupaten Serang. Kesimpulan dari penelitian ini, Dinas Sosial Kabupaten Serang memiliki kewajiban dalam menerapkan kesejahteraan sosial anak yatim piatu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2014. Saran dari penulisadalah perlu adanya sinergi yang dilakukan dengan Dinas lain terkait follow-updata jumlah anak yatim dan anak yatim piatu yang ada di seluruh kabupaten serta membuat tim khusus untuk dapat bisa berkoordinasi terkait pemberian santunan supaya dapat mengetahui apa yang dibutuhkan anak yatim dan anak yatim piatu dan agar pendistribusian santunan tepat sasaran.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Ricky Tri Oktovan Abriyanto
Date Deposited: 14 Feb 2023 15:58
Last Modified: 14 Feb 2023 15:58
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/16388

Actions (login required)

View Item View Item