Mahbubi, Farki and Amiruddin, Suwaib and Ismanto, Gandung (2022) PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ONLINE (SIMPONIE) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN LEBAK. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Text Skripsi_FarkiMahbubi_6661141757.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Farki Mahbubi. 6661141757. Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (SIMPONIE) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I : Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si. dan Pembimbing II : Dr. Gandung Ismanto, MM. Pelayanan publik berbasis elektronik merupakan cara pemerintah untuk dapat mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak menerapkan sistem tersebut pada layanan permohonan perizinan yaitu Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (SIMPONIE) yang dapat diakses melalui website. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (SIMPONIE) di Kabupaten Lebak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Analisis digunakan dengan menggunakan lima dimensi Balanced E-Government Scorecard dari Booz Allen dan Hamilton yaitu dimensi manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan. Dari lima dimensi tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian untuk membangun dan mengembangkan pelayanan berbasis e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak masih belum optimal dalam melakukan pelayanan publik berbasis Simponie untuk permohonan perizinan. Hal tersebut dibuktikan dengan belum maksimalnya komposisi pegawai khususnya untuk pegawai pada posisi pengaduan dan front office sehingga terjadi tumpang tindih tupoksi., dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara efektif dan lebih cepat sehingga tidak terjadi penurunan jumlah pemohon secara drastis ketika layanan mulai digunakan. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Perizinan Online, Simponie, DPMPTSP Kabupaten Lebak ABSTRACT Farki Mahbubi. 6661141757. Public Services Based on Management Information System of Online Licensing in the Department of Investment and One Stop Integrated Services of Lebak Regency. Program Public Administration Studies. Faculty of Social Science and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I : Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si. and Advisor II : Dr. Gandung Ismanto, MM. Electronic-based public services are a way for the government to obtain facilitate the service process to the community. At the Department of Investment and One Stop Integrated Services of Lebak Regency implementing the system in the licensing application service, namely Management Information System of Online Licensing which can be accessed via website. The purpose of this study is to determine which services carried out by the Department of Investment and One Stop Integrated Services of Lebak Regency in implementing the Management Information System of Online Licensing in Lebak Regency. Method used in this research is descriptive qualitative. Analysis is used with uses the five dimensions of Booz Allen's Balanced E-Government Scorecard and Hamilton, namely the dimensions of benefits, efficiency, participation, transparency, and change management. From the five dimensions, several can be identified the main problem that needs attention to build and developing e-government based services. The results showed that the Department of Investment and One Stop Integrated Services of Lebak Regency is still not optimal in providing public services Simponie-based for licensing applications. This is evidenced by the composition of employees has not been maximized, especially for employees in positions complaints and the front office so that there are overlapping functions, and lack of effective and faster socialization to the community so that there was no drastic reduction in the number of applicants when the service started used.

Actions (login required)

View Item