DATUS SOFIYANA, ROSSY (2014) PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 475/PID/B/2008/PN.DPK). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2014. Download (39MB)

Abstract

Anak merupakanbagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dimana memiliki sifat khusus dan berbagai keterbatasan baik dari segi fisik, psikis, ekonomi dan sosial yang membuat anak membutuhkan perlindungan. Jumlah kasus perkosaan terhadap anak masih cukup tinggi di Indonesia, akan tetapi dalam penanganan perkaranya khususnya perlindungan terhadap anak sebagai korban kurang mendapat perhatian. Anak sebagai korban kurang mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sejalan dengan uraian latar belakang tersebut rumusan identifikasi masalah adalah 1).bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan 2). bagaimana penegakan hukum pidana sebagai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Depok Nomor 475/PID/B/2008/PN.DPK.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif empiris. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan juga dengan studi lapangan meliputi wawancara dan observasi. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Serang dan Kejaksaan Negeri Serang, analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskripstif.Hasil penelitian sebagaimana sesuai dengan rumusan permasalahan yaitu 1). Perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan pada hakikatnya terdapat dua aspek yaitu aspek preventif adalah adanya perumusan tindak pidana perkosaan pada anak dalam undang-undang dan memberikan sanksi kepada pelaku, aspek represif (pasca perkosaan) adalah dengan upaya pemulihan kondisi korban baik secara fisik, psikis, sosial maupun finansial. Akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih mengacu pada perlindungan secara preventif. 2). Penegakan hukum pidana sebagai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Depok Nomor 475/PID/B/2008/PN.DPKbelum maksimalkarena perlindungan terhadap anak tidak menggunakan undang-undang perlindungan anak, walaupun sudah mengacu pada undang-undang tersebut, akan tetapi masih digunakannya KUHP dalam perkara anak tersebut, selain itu faktor penegak hukum yang kurang menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak juga faktor sarana dan prasana yang kurang memadai. Anak tidak mendapat perlindungan secara represif.

Actions (login required)

View Item