Handayani, Riny (2017) ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS DI PROVINSI BANTEN. Jurnal Administrasi Publik Volume 8, Nomor 2, Desember 2017, 8 (2). pp. 103-217. ISSN ISSN 2087 – 8923. e-ISSN 2549-9319

Preview

Text (Jurnal Administrasi Publik UNTIRTA Volume 8, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 103-217) 03.pdf - Published Version Download (181kB) | Preview

Abstract

Masalah kemiskinan, pengangguran dan keadaan kependudukan seperti Fertilitas, Mortalitas dan Mobilitas/Migrasi penduduk memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik sosial dan kriminalitas secara langsung maupun tidak langsung. Kriminalitas di wilayah Provinsi Banten mengalami peningkatan cukup signifikan atau mencapai 68 persen sepanjang tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Peningkatan kriminalitas konvensional dan transnasional di wilayah hukum Polda Banten dibandingkan tahun lalu merujuk data, tindak kriminalitas tahun 2013 sebanyak 3.569 kasus, sedangkan ditahun 2014 meningkat menjadi 5.857 kasus. dari 5.857 kasus yang terjadi di wilayah Polda Banten, sebanyak 2.191 kasus dapat diselesaikan. Jumlah tersebut menurun dibanding 2013, dari 3.569 kasus yang terjadi, sebanyak 2.077 kasus yang dapat terselesaikan (Polda Banten, 2015). Pertumbuhan penduduk yang cepat sebagai provinsi baru, tingkat pengangguran yang tinggi, kesenjangan pendidikan dan antar kabupaten/kota, kesenjangan kesejahteraan antar kabupaten/kota dan wilayah rawan kriminalitas merupakan latarbelakang penelitian ini. Menggunakan Teori Ekologi Kriminalitas (Meliala, 2011). hasil analisis bahwa dari variabel Kualitas Penduduk yang berperan kuat mempengaruhi kejadian kriminalitas adalah aspek Kepadatan Penduduk, variabel Kuantitas Penduduk adalah aspek Angka Partisipasi Sekolah usia 19-24 tahun, Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan, Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sedangkan untuk variabel Mobilitas Penduduk yang berpengrauh secara positif secara kuat dan signifikan adalah aspek Migrsi Risen.Dua solusi utama mengatasi permasalahan ini adalah melaksanakan secara konsisten aturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan agar semua penduduk terutama migran terdata dengan baik dan pemerataan pembangunan dan menyediakan lapangan pekerjaan di setiap wilayah terutama desa atau kota-kota kecil lainnya sehingga kepadatan penduduk tidak terkonsentrasi pada satu atau beberapa wilayah saja dan mengantisipasi kejadian kriminalitas akibat migrasi. Kata Kunci : Dampak Kependudukan, Tingkat Kriminalitas

Actions (login required)

View Item