RIZKIYANA, PUTRI (2015) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN UMKM KOTA TANGERANG DALAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA DITINJAU MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PRODUK.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan syari’at Islam, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya. Namun, peraturan yang ada masih terkesan sektoral, parsial dan inkonsistensi serta tidak sistematik dan sertifikat halal itu bukan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha melainkan bersifat sukarela sehingga pada saat ini dengan maraknya UMKM bidang pangan, banyak para pelaku usaha yang membuka usaha dibidang kuliner belum memiliki sertifikat halal. Kota Tangerang merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM bidang pangan yang sangat pesat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan sertifikat halal dalam memberi jaminan dan kepastian hukum di kota Tangerang dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi kerugian yang diakibatkan dari pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan, sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktek. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan sertifikat halal meskipun pelaksanaan sertifikat halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan Komisi Fatwa sudah tepat dalam memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan. Namun, mengenai regulasi/peraturan yang inkonsistensi dengan kenyataan di lapangan dan legitimasi hukum yang belum kuat membuat sertifikat halal ini belum memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen. Konsumen dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan yaitu ke Pengadilan Negeri ataupun melalui luar pengadilan yaitu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan lembaga-lembaga terkait.

Actions (login required)

View Item