SARI PRATAMA, ESTI PERMATA (2015) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAPTERA ULANG ALAT TIMBANG PEDAGANG PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL (Study Kasus : Di Pasar Petir, Pasar Baros dan Pasar Pamarayan). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAPTERA ULANG ALAT TIMBANG PEDAGANG PASAR DIHUBUNGKAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, menyatakan bahwa setiap alat ukur wajib ditera ulang, teremasuk alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ada di pasar. Namun di Kabupaten Serang hanya satu pasar yang telah dinyatalkan tertib ukur, yaitu pasar petir.Tujuan dilaksanakan tera ulang adalah untuk menjamin perlindungan hukum bagi para konsumen, dan menghindari perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Namun pada kenyataannya banyak keluhan dari masyarakat terkait pengurangan akurasi alat timbang pedagang pasar yang merugikan konsumen dalam berbelanja.Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap tindakan merugikan yang dilakukan oleh pedagang, bagaimana tindakan hukum pemerintah terhadap perilaku yang merugikan konsumen yang dilakukan oleh pedagang. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris, yaitu meneliti bahan pustaka, kajian terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku terkait dalam permasalahan yang merupakan bahan sekunder dan meneliti keadaan dilapangan yang merupakan data primer.Setelah pengumpulan data, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perlindungan konsumen terhadap tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh pedagang pasar adalah konsumen dapat mengadukannnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Serang.Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap perilaku yang merugikan konsumen yang dilakukan oleh pedagang pasar sejauh ini hanya sebatas teguran dan himbauan saja,sedangkan menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya, a. kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau b. menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang ini. Dan Pasal 32 Ayat (2) mengatur tentang sanksi pidana kurungan penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Actions (login required)

View Item