TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN MEREK DAGANG WAVIN OLEH MEREK DAGANG CARVIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 367/Pdt.Sus/2012)

Silvi, Silvi (2015) TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN MEREK DAGANG WAVIN OLEH MEREK DAGANG CARVIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 367/Pdt.Sus/2012). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN MEREK DAGANG WAVIN OLEH MEREK DAGANG CARVIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDAN.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (15MB)

Abstract

Menghadapi era globalisasi tingkat persaingan dalam dunia bisnis pun semakin kompleks, tidak jarang menimbulkan pelanggaran khususnya dalam bidang merek antara Wavin dan Carvin maka penelitian ini timbul karena adanya pelanggaran terhadap merek terutama pada merek terkenal. Adapun identifikasi dari masalah ini yang pertama bagaimanakah suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang terkenal yang sudah terdaftar di Indonesia dapat didaftarkan, kedua apakah akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 367/Pdt.Sus/2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dan peraturan perundang-undangan dan kemudian di analisis secara yuridis kualitatif sehingga mendeskripsikan data ke dalam uraian kalimat serta menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa diterimanya pendaftaran merek Carvin ini terjadi karena berbagai hal diantaranya perbedaan pendapat antara pihak Dirjen bidang Merek, kesalahan pemohon itu sendiri dan kurang cermatnya sistem pemeriksaan di Bidang Merek sehingga terdaftarnya merek dagang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal terdaftar. Sehingga dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 367/Pdt.Sus/2012 akibatnya merek tersebut harus dilakukan pembatalan merek Carvin oleh Direktorat Jenderal Bidang Merek dari Daftar Umum Merek karena merek tersebut dianggap membonceng ketenaran merek Wavin. Akibat hukum dari putusan tersebut Burhan Teguh selaku pemohon kasasi harus membayar biaya perkara pada tingkat kasasi dan bagi pihat Wavin tentu menunjukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: