HAIKAL, M. FIKRI (2015) TINJAUAN YURIDIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA BARAYA TV DAN SMK INFORMATIKA SAFINATUNNAJAH KECAMATAN CINANGKA KABUPATEN SERANG TENTANG PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) BERDASARKAN BUKU III KUH PERDATA JUNCTO UU NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA BARAYA TV DAN SMK INFORMATIKA SAFINATUN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pencapaian keberhasilan yang telah direncanakan perlu adanya kerja keras dan kerjasama antara semua subsistem dalam pendidikan termasuk masyarakat yang ada disekitarnya bahkan dengan dunia usaha dan dunia industri melalui kegiatan prakerin yang mengambil fungsi dari tujuan pendidikan domainnya adalah keterampilan sesuai dengan jurusan atau kompetensi yang digelutinya. Untuk menjalin kerjasama prakerin, maka dibuatlah Memorandum Of Understanding. Dalam hal ini penulis membahas tentang Tinjauan Yuridis Memorandum of Understanding antara Baraya TV dengan SMK Informatika Safinatunnajah tentang pelaksanaan praktek kerja industri (Prakerin) berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Buku III KUH Perdata untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan pelaksanaan Memorandum Of Understanding antara Baraya TV dengan SMK Informatika Safinatunnajah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Buku III KUH Perdata. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum perdata secara normatif empiris dengan melakukan pendekatan masalah secara yuridis normatif terhadap data yang diperoleh serta menggunakan teknik pengumpulan data dan analisa bahan hukum dengan metode kualitatif. Kesimpulan yang didapat penulis adalah kedudukan Memorandum of Understanding antara SMK Informatika Safinatunnajah dengan Baraya TV secara teori MoU antara SMK Informatika Safinatunnajah dengan Baraya TV memenuhi unsur dan syarat sah perjanjian serta dapat disamakan dengan sebuah undang- undang bagi kedua belah pihak yang mempunyai kekuatan mengikat yang menyangkut hal-hal pokok yang terdapat dalam MoU. Sementara pelaksanaannya terdapat beberapa kesenjangan di dalam isi Memorandum of Understanding pasal demi pasal dalam ayat-ayat tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam MoU. Hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih tegas agar kekuatan hukum dapat lebih tegas dan keras sehingga para peserta tidak merasa dirugikan oleh salah satu maupun kedua belah pihak sehingga tujuan pendidikan nasional di Indonesia tercapai berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Actions (login required)

View Item