Tri Satrio, Danu (2014) TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DAN PERAN STPW (SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA) BAGI PERLINDUNGAN TERHADAP FRANCHISEE (TERWARALABA) DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DAN PERAN STPW (SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA) BAGI PERLINDUNGAN TERHA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Perkembangan usaha waralaba yang semakin pesat dewasa ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi perdagangan di dunia, namun perkembangan tersebut tidak sejalan dengan pemahaman masyarakat tentang waralaba itu sendiri. Banyak masyarakat yang tidak mengerti perbedaan usaha waralaba antara franchise, license dan bussines opportunity. mereka berpendapat waralaba ialah sistem bisnis franchise yang sebenarnya adalah tidak demikian. Hanya kepemilikan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) yang membedakan antara sistem bisnis franchise dengan yang lainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungi STPW di dalam memberikan perlindungan terhadap franchisee dalam perjanjian waralaba, mengetahui peran pemerintah dalam menosialisasikan aturan franchise terkait STPW dan untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki STPW. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan. Sedangkan empiris yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung dan objek penelitian diambil dari hasil wawancara para pelaku usaha waralaba dan dinas perindustrian dan perdagangan kota Cilegon. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyak pelaku usaha waralaba lokal mengadopsi sistem usaha license dan business opportunity serta tidak memiliki STPW, Sehingga diperlukan adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap klasifikasi jenis usaha waralaba berikut dengan fungsi STPW di dalamnya serta sanksi yang ditimbulkan apabila tidak memilikinya seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Actions (login required)

View Item