Yudha Gunarsa, Norman (2015) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 72/Pid.Sus/2014/PN.Lmj). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) (ANALIS.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Norman Yudha Gunarsa. NIM 110738. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 72/Pid.Sus/2014/PN.Lmj). Fakultas Hukum. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2015. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Sebagai suatu negara yang memiliki hutan yang luas, pemerintah dihadapkan dengan berbagai masalah. Contoh masalah yang paling penting adalah permasalahan kerusakan hutan yang disebabkan pembalakan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah illegal logging. Dampak yang ditimbulkan dari illegal logging tersebut menimbulkan rusaknya ekosistem yang ada, yaitu keanekaragaaman hayati dan hewan menjadi terganggu. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembalakan liar sebagaimana yang diatur didalam Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pengumpulan data diperoleh melalui menganalisis peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar pidana, serta pendapat hakim. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaku tindak pidana pembalakan liar dalam putusan nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.Lmj harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam perbuatannya karena perbuatannya menyebabkan rusaknya sebagian kawasan hutan. Upaya penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar terlihat dari pemahaman para penegak hukum mengenai substansi pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Mengenai ketentuan pidana diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dengan jelas mencantumkan batas maksimum dan minimum ancaman pidana, tetapi penjatuhan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, Hakim memutus pidana denda jauh dibawah batas minimum ancaman pidana denda yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Maka dapat dikatakan munculnya putusan hakim tersebut tidak sejalan dengan norma yang telah ditetapkan dalam substansi hukum (Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 P3H) tersebut. Hal ini dikarenakan pada penjatuhan pidana dibawah batas minimum ancaman pidana, Hakim kurang memahami substansi dari Undang-Undang P3H. Atau lebih tepatnya hal ini menggambarkan ketimpangan pemahaman Hakim tersebut dalam ranah (legal culture) terhadap unsur substansi hukum (legal substance). Meskipun jelas dikatakan bahwa putusan hakim PN Lumajang dapat dikatakan telah bertentangan dengan undangundang, namun putusan hakim tersebut tetap saja mempunyai kekuatan hukum.

Actions (login required)

View Item