PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SERANG

YASIR ARAFAT, YASIR ARAFAT (2015) PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SERANG. D3 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
2. PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENGELELOLAAN KEUANGAN.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (6MB)

Abstract

Yasir Arafat. NIM.5503122785. Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang. Program Studi Diploma III Perpajakan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Di samping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pajak BPHTB dalam pelaksanaannya menggunakan Self Assesment System pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang. Tinjauan dari Penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pemberlakuan Peraturan Walikota terhadap Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 2) Agar terealisasikan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di pungut oleh pemerintah daerah sesuai Peraturan Walikota. 3) Agar masayarakat Kota Serang paham dalam penghitungan NPOPTKP sebagai pengurangn dalam perhitungan pajaknya.

Item Type:

Thesis (D3)

Contributors: