MEIDITA PUTRI, IRFIE (2015) PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI MUCIKARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI MU.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan perbuatan yang anak lakukan artinya anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya penjatuhan pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik. Perdagangan Orang (Perempuan/Anak) yang dilakukan oleh Anak dibawah umur, yang disebut sebagai Mucikari Anak, adalah perbuatan yang sangat melanggar hukum dan termasuk perbuatan pidana yang akan dapat mengakibatkan konsekuensi sanksi hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan perbuatan tersebut maka pelaku yang melakukan tindakan tersebut akan diberlakukan sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku terlepas pelaku masih dibawah umur atau tidak. Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrument nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Lalu timbul permasalahan apa yang melatarbelakangi perbuatan tersebut dengan berdasarkan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi anak sebagai mucikari yang terlibat Tindak Pidana Perdagangan Perempuan tersebut. Dan bagaimana Penerapan Sanksi terhadap anak sebagai mucikari yang terlibat Tindak Pidana Perdagangan Perempuan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna mengetahui kesesuaian peraturan yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder atau data siap pakai atau studi kepustakaan. Sedangkan untuk lokasi penelitian, berlokasi diantaranya di Surabaya, Jawa Timur namaun datanya terdapat juga di Markas Besar Kepolisian Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Latar belakang perbuatan pidana yang diatur dalam Peraturan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan latar belakang ini menarik perhatian penulis untuk menganalisis peristiwa dan fenomena hukum yang sekarang terjadi.

Actions (login required)

View Item