Darmawanti, Indah (2016) EFEKTIVITAS KEWENANGAN PENUNTUTAN KPK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
EFEKTIVITAS KEWENANGAN PENUNTUTAN KPK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UPAYA PEMBERANT.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
The increasing number of corruption cases in Indonesia is a sign that one of the factors in corruption eradication is not optimalized. Considering this also influenced by the advancement of the motive that makes it possible for an offender to conceal the proceeds of crime easier and neater. Addressing this situation, especially Coruption Eradication Commission (KPK), as an independent institution in coruption eradication, through their duties and authorities, utilizes the provision of money laundering with corruption, considering all kind of economical crime leads to profit. Therefore, use of the provision of the money laundering is a way to handle asset utilization or wealth from corruption. In relavance to those characteristics, a prosecution with money laundery approach is considered to be the most effective way to put an and to the crime itself, rather than to sentence the person individually and let the money laundery network untouched. The purpose of this research is to understand the authorities of the prosecutor to KPK in handling the prosecution in such way and to know the KPK’s effectiveness in handling money laundery cases as a mean to end corruption. This research utilizes descriptive normative methode and uses primary and secondary data. Data are collected through literatur review and field observation. Then data are processed and analyzed qualitatively. Based on this research, it can be concluded that KPK’s authorities in prosecuting money laundering with corruption predicate crime works more effective and efficient in putting an end to corruption in it.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi cermin belum maksimalnya salah satu faktor penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Mengingat hal ini dipengaruhi pula oleh perkembangan modus operandi yang semakin canggih sehingga memungkinkan seorang pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya secara mudah dan rapih. Menyikapi permasalahan tersebut, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga independen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui tugas dan wewenangnya menerapkan penggunaan Pasal tindak pidana pencucian uang yang menyertai tindak pidana korupsi mengingat bahwa semua kejahatan ekonomi akan berorientasi kepada keuntungan. Untuk itu, adanya penerapan pasal tindak pidana pencucian uang ini merupakan suatu bentuk upaya untuk menghadang pemanfaatan aset atau harta kekayaan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut. Relevan dengan karakteristik tersebut, maka penuntutan dengan pendekatan pencucian uang dipandang sebagai tindakan yang paling efektif dalam menghentikan tindak pidana, dibandingkan hanya sekedar memidanakan pelaku secara individual dan tetap membiarkan jaringan pencucian uangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang Jaksa pada KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui efektivitas kewenangan penuntutan KPK terhadap tindak pidana pencucian uang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya setelah data tersebut diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap TPPU dengan predicate crime tindak pidana korupsi, pelaksanaan penuntutan berjalan lebih efektif dan efisien dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyertainya. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Prosecution Authority, Money Laundering, Corruption Kewenangan Penuntutan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 12 Apr 2022 14:06 | |||||||||
| Last Modified: | 12 Apr 2022 14:06 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/12158 |
Actions (login required)
 |
View Item |