KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PELAYANAN HUKUM PASCA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SERANG

Nurhayanti, Rita (2015) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PELAYANAN HUKUM PASCA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SERANG. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PELAYANAN HUKUM PASCA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA S.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)

Abstract

Public demand for good and clean governance is determined by existence of service that can satisfy people interest and need. As objective of the state written in opening of the 1945 Constitution that confirm that implementation of state and government is only to create welfare society in social, economic, politic and cultural aspect (article 27, 28, 29, 31, and 32). Performance of government employee currently is required to improve in service aspect that can give satisfaction to people. Research method used was evaluative method, that is, this research is intended to evaluate programs or regulation implemented. It aimed to seek facts. Result of the research indicated that implementation of government service function of Serang City to realize people welfare have been carried out well. The main constrain faced by lokal government is economic and social cultural constrain. Another constrain is lack of understanding on implementation off currently effective regulation of government employee so creativity and innovation in translating the regulation in field is a problem of human resources. Attempts that have been done by local government in deal with the constrain is by creating opportunity to informing public on regulation.Areas Regulation is made to create an atmosphere of good governance. Local law is a fundamental product in the regional administration in accordance with the duties and authority of each element of the organizers of the Regional Government.Therefore its formation must be in tune with the needs of the regional administration.Then to realize the establishment of a legal product in the regional administration and the good quality in the City of Serang. The solution is by organizing trainings for SKPDs or Serang City Council members so the quality of products that produced by the local law be better. Next needing to set up provisions concerning the procedures for the establishment of a legal product in the regional administration from planning, preparation, formulation, discussion, approval, promulgation, and dissemination. In related connection with the statement above that the regulation drafting legal product areas owned by the City of Serang is not in accordance with the development of legislation currently hierarchically higher, the last solutions is suggested immediately replace the regulation as intended

Item Type:

Thesis (Master)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	Tahir, Palmawati	195902031986012002
Thesis advisor	Kusnandar, Mas Iman	195603151984021002

Additional Information:

Tuntutan masyarakat akan tegaknya sistem pemerintahan yang baik dan bersih sangat ditentukan oleh ada tidaknya suatu pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana tujuan Negara tertera dalam Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan Negara dan Pemerintah sematamata untuk menciptakan masyarakat sejahtera,adil dan makmur,secara sosia, ekonomi, politik dan budaya (Pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 32) Kinerja aparat pemerintah yang dibutuhkan saat ini antara lain berupaya untukmemperbaiki pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian evaluatif, yakni penelitian yang ditujukan untuk menilai program-program atau peraturan-peraturan yang dijalankan.Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mencari fakta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah di kota Serang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Kendala-kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah kendala ekonomi dan Sosial Budaya. Kendala lain adalah kurangnya pemahaman terhadap penerapan peraturan yang berlaku di kalangan aparat pemerintah sehingga kreatifitas dan inovasi dalam menterjemahkan peraturan di lapangan merupakan kendala kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan soaialisasi peraturan perundang-undangan.Peraturan Daerah dibuat untuk menciptakan suasana pemerintahan yang baik dan teratur.Produk hukum Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas di Pemerintah Kota Serang, solusinya pertama Dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk SKPD atau Anggota DPRD Kota Serang sehingga kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan menjadi lebih baik.Serta perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.Berkaitan dengan hal tersebut diatas bahwa perda penyusunan produk hukum daerah yang dimiliki oleh Kota Serang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini yang hierarkinya lebih tinggi solusi kedua di sarankan segera mengganti perda sebagaimana dimaksud.

Uncontrolled Keywords:

Authority of local government, service in law kewenangan Pemerintah daerah, Pelayanan bidang hukum

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum

Depositing User:

Perpustakaan Pusat

Date Deposited:

01 Apr 2022 08:58

Last Modified:

01 Apr 2022 08:58