“SISTEM DAN PROSEDUR PENOLAKAN DAN PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL” (Studi Banding di KabupatenSerangdanKabupatenPandeglang)

SUPRIADI, DADI (2016) “SISTEM DAN PROSEDUR PENOLAKAN DAN PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL” (Studi Banding di KabupatenSerangdanKabupatenPandeglang). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text
SISTEM DAN PROSEDUR PENOLAKAN DAN PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL M.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (3MB)

Abstract

In the first section of law number 1, 1974 year about wedding explain that the wedding is the bond of external and internal between a man and a woman as a husband and a wife with the purpose to form a happy family and everlasting be based on single divinity. The principle of wedding and rejecting procedure and giving permit wedding and divorce of civil servant needs to know and do by all civil servant, and one of wedding principle is complicate divorce especially civil servant in this research, writer uses type of normatif juridical research with qualitaif appraoching. Serang regency has11.215 civil servantand Pandeglang 12.333, in Serang regency in the process of rejecting and giving permit of wedding and divorce has been suitable with use PP 45, 1990 year about alteration on PP 10, 1983 year about wedding permit and divorce of civil servant. Mean while in Pandeglang regency uses regent decision number 860/Kep-BKD/2013 about determinate realization of regent’s decision number 171, 2102 year about official which have the power to be competent to rejecting/giving wedding permit and divorce of civil servant in Pandeglang regency government area. In the decision the permit is signed by the chief until be in contradiction with law’s rule on it. All civil servants must to know and comprehen the principle of wedding and procedure of rejecting and wedding giving permit and divorce of civil servant, and the government of Pandeglang regency should to replace the regent’s decision

Item Type:

Thesis (Master)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	USMAN, SUPARMAN	150041187
Thesis advisor	GUNAWATI, ANNE	197304202010122001

Additional Information:

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Asasasas dari perkawinan dan prosedur penolakan dan pemberian izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil perlu diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh PNS, dan salah satu asas perkawinan adalah mempersukar perceraian terutama PNS. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Kabupaten Serang memiliki PNS berjumlah 11.215 orang dan Kabupaten Pandeglang berjumlah 12.333 orang, di Kabupaten Serang dalam proses penolakan dan pemberian izin perkawinan dan perceraian sudah sesuai dengan menggunakan PP No 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang menggunakan Keputusuan Bupati Pandeglang nomor 860/Kep.135-BKD/2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 171 Tahun 2012 Tentang Pejabat Yang Berwenang Untuk Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dimana dalam keputusan tersebut izin ditandatangani oleh atasan langsung sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Seluruh PNS diwajibkan mengetahui dan memahami Asas-asas perkawinan dan prosedur penolakan dan pemberian izin perkawinan dan perceraian PNS, dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang diharuskan untuk mengganti Keputusan Bupati tersebut

Uncontrolled Keywords:

Procedure, Civil Servant Divorce Prosedur, Perceraian PNS

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum

Depositing User:

Perpustakaan Pusat

Date Deposited:

31 Mar 2022 15:23

Last Modified:

31 Mar 2022 15:23