MULHAT, MULHAT (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DI KABUPATEN SERANG. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI TINJAU.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Employment issues are often received attention from all walks of life, whether by governments, employers and even by workers themselves. This is because the labor world is the world of industry. Where in regulating relations between employers and workers, and the government as the party who issued the policy to adjust the alignment between employers and workers. But not necessarily the world of employment does not escape from a variety of problems, first of recruitment (reception) labor, Employment Termination (PHK) to wage issues. Wage become the subject of conversation at the end of 2015, this is because the Government Regulation No. 78 Year 2015 on remuneration issued by the government. With the issuance of Government Regulation is reaping a lot of protest or disapproval of the labor force, especially the workers because in the Government Regulation usurp the rights of workers regarding wages one hit Component Life (KHL), this Government Regulation fixing of minimum wages by Component Life (KHL), whereas in law number 13 of 2003 fixing minimum wage should be based on the Component Life (KHL). This is clearly contrary to the law above premises. Besides the components of the Living disputed by labor, government regulation also does not guarantee legal protection for workers with the issuance of the government regulation. Therefore, in this thesis the author tries to discuss the legal protection for workers and the implementation of the regulation. From the research it is clear that every citizen has the right to obtain legal protection of all government policies are considered contrary to the laws on it, the government can not issue a policy that violates basic human rights and shall exercise authority in accordance with the policies and laws regulations in force without in any intervention by the interests of employers and other parties
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Persoalan ketenagakerjaan memang sering mendapat perhatian dari semua kalangan, baik oleh pemerintah, pengusaha bahkan oleh tenaga kerja itu sendiri. Hal ini dikarenakan dunia tenaga kerja merupakan dunia perindustrian. Dimana didalamnya mengatur hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja, dan pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan untuk mengatur keselarasan antara pengusaha dengan tenaga kerja. Namun tidak mesti dunia ketenagakerjaan tidak luput dari berbagai macam persoalan-persoalan, mula dari perekrutan (penerimaan) tenaga kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai dengan masalah pengupahan. Pengupahan menjadi bahan perbincangan di akhir tahun 2015, hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan diterbitkan oleh pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut menuai banyak protes atau ketidaksetujuan dari dunia tenaga kerja khususnya para buruh karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut merampas hak-hak buruh mengenai pengupahan salah satunya mengenai Komponen Hidup Layak (KHL), dalam Peraturan Pemerintah ini penetapan upah minimum tidak berdasarkan Komponen Hidup Layak (KHL), sedangkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 penetapan upah minim harus berdasarkan Komponen Hidup Layak (KHL). Hal ini jelas bertentangan denga undang-undang diatasnya. Selain tentang Komponen Hidup Layak yang dipermasalahkan oleh buruh, Peraturan Pemerintah ini juga tidak menjamin perlindungan hukum bagi buruh dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini penulis mencoba membahas perlindungan hukum bagi buruh dan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini. Dari hasil penelitian jelas bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dari semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan undang-undang diatasnya, pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang melanggar hakhak dasar kemanusiaan dan harus melaksanakan kebijakan dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa di intervensi oleh kepentingan pengusaha dan pihak lain | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Legal Protection, Wages, Government Regulation No. 78 of 2015 Perlindungan Hukum, Pengupahan, PP Nomor 78 Tahun 2015 | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 31 Mar 2022 11:18 | |||||||||
| Last Modified: | 31 Mar 2022 11:18 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11289 |
Actions (login required)
 |
View Item |