SUSANTO, SUSANTO (2015) EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA MINIMAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
FILE 2 - EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA MINIMAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDA.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Implementation of the application of criminal sanctions against the perpetrators of the abuse of a minimum fine of narcotics basically aims to provide a deterrent effect on drug users was that the user is no longer using drugs after they finish serving a sentence imposed by the judge. This study aims to : 1) describe the implementation of a minimum penalty of criminal punishment in criminal narcotics under Law No. 35 of 2009 on narcotics in West Jakarta District Court and 2) Describe propsek minimum penalty sentencing in criminal narcotics under Law No. 35 of 2009 on narcotics in West Jakarta District Court. The research was conducted in the area of West Jakarta District Attorney Law. The method used is qualitative research with normative juridical and empirical approach using data collection techniques, namely the study of documentation, interviews, and observations. Basic theory used in this penelitiam are theories State of Law (grand theory), Theory of Law Enforcement (middle Range Theory) which contains the structure, substance, and the effectiveness of legal culture and legal theory (applied theory) which includes legal, law enforcement, means and facilities, community and culture. The results of the study can be explained that the implementation of criminal penalties and the prospect of minimum sentencing in criminal narcotics under Law No. 35 Year 2009 on Narcotics in West Jakarta District Court with application specific minimum penalty is minimal fines for criminal narcotics expected deterrent effect is very ineffective. This is evidenced by data analysis convicted of narcotics in West Jakarta District Attorney of the Year 2013 to November 2014 of the number of convicted 2.388 people, no one else who carry criminal penalties, they would prefer a replacement penalty is imprisonment. Thus not achieved the goal of providing a deterrent effect of punishment specifically for the doers.
Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Pelaksanaan penerapan sanksi pidana denda minimal terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek jera terhadap pengguna narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkotika setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mendeskripsikan pelaksanaan pemidanaan pidana denda minimal dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan 2) Mendeskripsikan propsek pemidanaan pidana denda minimal dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori teori Negara Hukum (grand theory), Teori Penegakan Hukum (middle Range Theory) yang memuat struktur, substansi, dan budaya hukum dan teori efektifitas hukum (applied theory) yang meliputi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan Kebudayaan. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan dan prospek pemidanaan pidana denda minimal dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan penerapan hukuman minimum khusus yaitu denda minimal bagi pelaku tindak pidana narkotika yang diharapkan menimbulkan efek jera adalah sangat tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan analisis data terpidana kasus narkotika di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dari Tahun 2013 sampai dengan November 2014 dari jumlah terpidana 2.388 orang, tidak ada satu orang pun yang melaksanakan pidana denda, mereka lebih memilih hukuman pengganti yaitu penjara. Sehingga tidak tercapai tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera secara khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Effectiveness of Law , Implementation of Minimum Penalties Efektifitas Hukum, Pelaksanaan Denda Minimal | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 31 Mar 2022 09:06 | |||||||||
Last Modified: | 31 Mar 2022 09:06 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11250 |
Actions (login required)
View Item |