Lestari, Andini Puspita (2015) ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGANGKATAN ANAK (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ADAT, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM). Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGANGKATAN ANAK (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ADAT, HUKUM PERDA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Marriage is a valuable act of worship with the aim to establish harmonious family, Sakinah, mawaddah and warahmah and to give birth to offspring. However, not all marriages produce offspring that would become the heir of his parents. To get the children, various methods are used by couples as adoptions. Adoption and adopted children, including part of the substance of the legal protection of children who have become part of the law that live and thrive in the community. This type of research used in the preparation of this manuscript writing besides using normative juridical research method is also used juridical empirical methods. While the approach used is the approach of legislation (statute approach) and approaches the case (case approach). In the approach to reviewing legislation related regulations adoption among others: 1917 in Government Gazette No. 129, Act No. 4 of 1979 on Child Welfare, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Social Ministerial Decree No. 41 / HUK / KEP / VII / 1984 Implementation Guidelines for Licensing of Adoption, SE MA No. 3 of 2005 on Adoption, and so on. While reviewing court case approach adoption petition in the district court and the religious court in Banten. Adoption contain any aspects of the legal protection of the adopted child as legal protection of children in general. Child protection Efforts can be Divided into direct and indirect protection, and if the review of nature protection, child protection can also be distinguished: the juridical protection, including protection in the field of civil law and criminal law; and protection of non-juridical, including in the field of social protection, health and education. Child protection efforts can be divided into direct and indirect protection, and if in the review of the nature protection, child protection can also be distinguished: the juridical protection, including protection in the field of civil law and criminal law; and protection of non-juridical, including in the field of social protection, health and education. The important thing to note that adoption should be done with the court order. If the law serves to maintain order and social engineering, the adoption should be done through a court order intended to progress towards curbing the practice of child adoption law who live in the midst of society. Practice adoptions are done through the courts has grown both in the District Court and the Court of Religion environment for those who are Muslim.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perkawinan merupakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta untuk melahirkan keturunan. Akan tetapi, tidak seluruh perkawinan melahirkan keturunan yang kelak akan menjadi ahli waris dari orang tuanya. Untuk mendapatkan anak, berbagai cara dilakukan oleh pasangan suami isteri seperti pengangkatan anak. Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam pendekatan peraturan perundangundangan mengkaji peraturan terkait pengangkatan anak antara lain: Staatsblad 1917 Nomor 129, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, , SE MA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, dan sebagainya. Sementara pendekatan kasus mengkaji perkara permohonan pengangkatan anak di pengadilan negeri dan pengadilan agama wilayah Banten. Pengangkatan anak mengandung muatan aspek perlindungan hukum terhadap anak angkat tersebut sebagaimana perlindungan hukum terhadap anak pada umumnya. Upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan jika diitinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; dan perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Hal penting yang harus digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan dimaksudkan untuk kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Law Protection, Adoption Perlindungan Hukum, Pengangkatan anakABSTRACT | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 31 Mar 2022 08:23 | |||||||||
| Last Modified: | 31 Mar 2022 08:23 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11237 |
Actions (login required)
 |
View Item |