PANGGABEAN, DEBORA SINTIA (2015) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN TANAH DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1996 TENTANG PEMILIKAN RUMAHTEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA DAN BUKU III KUHPERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Dps). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN TANAH DITINJAU MENURUT.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

Pembatasan hukum dalam peraturan agraria nasional melarang Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia untuk memiliki tanah dengan status Hak Milik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, mengatur bahwa Warga Negara Asing hanya dapat menggunakan tanah di Indonesia dengan status Hak Pakai. Kepemilikan tanah dengan status Hak Milik memiliki daya tarik yang kuat diantara hak atas tanah yang lainnya karena Hak Milik tidak dibatasi oleh jangka waktu. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi Warga Negara Asing untuk memiliki tanah di Indonesia dengan status Hak Milik. Akan tetapi karena Warga Negara Asing tidak mungkin membeli dan mendaftarkan tanah dengan status Hak Milik, sehingga timbullah Perjanjian Nominee, yang dibuat dengan maksud agar Warga Negara Asing dapat menguasai tanah Hak Milik namun secara legal formal tanah yang bersangkutan diatasnamakan oleh Warga Negara Indonesia. Sehingga pemilik yang tertera pada Sertifikat Hak Milik adalah atas nama Warga Negara Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian gabungan antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu meneliti bahan pustaka dan kajian terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku terkait dalam permasalahan yang merupakan bahan hukum sekunder dan meneliti keadaan di lapangan yang merupakan data primer. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perjanjian nominee dapat dibuat dengan akta notaris dan dibuat dibawah tangan. Perjanjian nominee dalam bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Perjanjian nominee tergolong dalam kontrak innominaat karena tidak dikenal dalam KUHPerdata dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Akan tetapi akibat hukum terhadap perjanjian nominee yaitu batal demi hukum dan menjadi perikatan alamiah

Actions (login required)

View Item