MULYONO, MULYONO (2016) FORMAT PEMBAGIAN URUSAN METROLOGI LEGAL ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
FORMAT PEMBAGIAN URUSAN METROLOGI LEGAL ANTARA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (59MB) |
Abstract
Government affairs is government power that be president authority where implementation by state ministry and organizer local government to protect, service, empowerment and welfare community. Metrology legal affairs consist of seal/calibrate, repeatedly seal and inspection delegate to local government district/city purpose to measurement order region. To reach that goal there are problem namely: First How form of delegation metrology legal affairs by Law Number 9 of Law Year 2015 on the second amendment to Act Number 23 Year 2014 about Local Government. Second How metrology legal affairs observed from efficient and effective principle by Law Number 9 of Law Year 2015 on the second amendment to Act Number 23 Year 2014 about Local Government. This kind of research is analitys descriptys. All data like primer or secondary data consist of primer law material, secondary law material and tertier law material from literature study. To arrange, explain and to do interprestation by yuridis normative approach metode. Base on this research result to get summary: First Form delegation metrology legal affairs suggested to change metrology legal of implementation, there is each level or arrangement government at district/city local government, province government and central government. Second metrology legal affairs observed from Law Number 9 of Law Year 2015 on the second amendment to Act Number 23 Year 2014 about Local Government principle not yet get fulfill efficient and effective principle
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Metrologi Legal adalah urusan pemerintahan pilihan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai poteni yang dimiliki daerah. Urusan Metrologi Legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan kepastian hukum jaminan kebenaran pengukuran bertujuan menuju daerah tertib ukur, mendukung daya saing bangsa, serta merespon perkembangan tehnologi, sistem pemerintahan, dan perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat permasalahan yaitu: Pertama bagaimana format pembagian urusan Metrologi Legal menurut Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua Bagaimana Urusan Metrologi legal ditinjau dari prinsip efektivitas dan efisiensi menurut Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jenis penelitian ini bersifat deskriptis analitis. Semua data baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari hasil studi pustaka untuk kemudian disusun, dijabarkan dan dilakukan interprestasi dengan metode pendekatan yuridis normative. Data dianalisis secara analisis yuridis kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama Format pembagian urusan Metrologi Legal diusulkan dirubah menjadi pelaksanaan Metrologi Legal ada disetiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan baik ada di pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kedua Urusan Metrologi Legal menurut Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dapat memenuhi prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Keywords : Central government, Local gverment,Efficient and effective. Metrology Legal. Kata Kunci: Efisiensi dan Efektifitas, Metrologi Legal, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Mar 2022 20:57 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Mar 2022 20:57 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10863 |
Actions (login required)
 |
View Item |