Dania, Yenny (2015) TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN PIAGAM PBB. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM KONFLIK BERSEN.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
Israeli-Palestinian conflict starts from the beginning of the theological claims on Palestinian land that is considered the Jews as the promised land. The war in Gaza is the latest after the war of 2008-2009. victims who died in 2014 experienced the highest number since 1967. The role of the UN Security Council in the Charter (charter) is expected to resolve the long-running conflict between Israel-Palestine. Based on this background can be in identifying the problem of how the role of the UN Security Council in the armed conflict between Israel-Palestine based on the UN Charter and the form of sanctions should be given the UN Security Council against Israel under the provisions of the UN Charter. This study uses normative juridical research method, with the approach used in the writing of the writer uses the principles of law approach. The data used in this paper are the primary data and secondary data, primary legal materials, namely the UN Charter, UN Security Resolutions and the secondary and tertiary legal materials. this thesis uses data collection techniques in the form of literature studies, while data analysis the authors use the method of qualitative analysis. The UN Security Council's role in the Israeli-Palestinian conflict has been carrying out the functions and authority in Chapter V, VI AND VII of the UN Charter. The role of the UN Security Council under Chapter V is to issue 362 resolution is issued and perform the formation of organs Subsidiary, the role of the Security Council under Chapter VI adalan by calling for Israel-Palestine did Negotiations and perform Roads negotiations and the role of the UN Security Council in Chapter VII of the UN Charter is the meyerukan to Israel and the Palestinians to a ceasefire. Sanctions should be given to the Security Council Israel is a non-military sanctions (Article 41 of the UN Charter). One of them is in the form of economic sanctions embargo or termination of activities of export and import of goods which are fundamental in everyday life
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Konflik Israel-Palestina dimulai dari awal terjadinya klaim teologis atas tanah palestina yang di anggap kaum yahudi sebagai tanah yang di janjikan. Perang di Jalur Gaza ini merupakan yang terbaru setelah perang 2008-2009. korban yang tewas pada tahun 2014 mengalami jumlah tertinggi sejak tahun 1967. Peran Dewan Keamanan PBB dalam Piagam (charter) diharapkan mampu menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di identifikasi masalah yaitu bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam konflik bersenjata antara Israel-Palestina berdasarkan Piagam PBB dan bentuk sanksi yang seharusnya di berikan Dewan Keamanan PBB terhadap Israel berdasarkan ketentuan Piagam PBB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan asas-asas hukum. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan data sekunder, bahan hukum primer yaitu Piagam PBB, Resolusi-resolusi Keamanan PBB dan bahan hukum sekunder maupun tersier. penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan, sementara analisis data yang penulis gunakan yaitu metode analisis kualitatif. Peran Dewan Keamanan PBB dalam konflik Israel-Palestina sudah melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam BAB V,VI DAN VII Piagam PBB. Peran Dewan Keamanan PBB dalam Bab V adalah dengan mengeluarkan 362 Resolusi yang di keluarkan Dan melakukan pembentukan Organ Subsider, Peran Dewan Keamanan dalam Bab VI adalan dengan menyerukan agar Israel-Palestina melakukan Negosiasi dan melakukan Jalan Perundingan dan Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Bab VII Piagam PBB adalah dengan meyerukan kepada Israel dan Palestina untuk melakukan Genjatan Senjata. Sanksi yang seharusnya diberikan Dewan Keamanan kepada Israel adalah sanksi non militer (Pasal 41 Piagam PBB). Salah satunya yaitu sanksi ekonomi yang berupa embargo atau penghentian kegiatan ekspor dan import terhadap barang yang bersifat fundamental dalam kehidupan sehari-hari. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Peran, Dewan Keamanan PBB, Konflik Bersenjata, Konflik Israel�Palestina, Piagam PBB Role , UN Security Council, Armed Conflict, Israel-Palestine Conflict, the UN Charter | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Mar 2022 16:13 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Mar 2022 16:13 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10852 |
Actions (login required)
 |
View Item |