Purnamasari, Elia Indah (2016) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 junto UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor -/Pdt.P/2015/PN.TNG). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 ~1.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Hubungan yang tanpa adanya ikatan perkawinan dan menyebabkan adanya anak hasil hubungan tersebut menjadikan anak tersebut anak luar kawin. Banyaknya fenomena tersebut membuat anak tersebut yang paling dirugikan sebagai akibat anak tidak sah. Status anak sebagai anak yang tidak sah merupakan suatu masalah karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya karena secara hukum mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya karena ketidakabsahan pada anak luar kawin tersebut. Oleh sebab itu, orang tua selaku Para Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk pengakuan anak. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan terkait, bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku atau pendapat para ahli dan bahan hukum tersier yang bersumber dari artikel atau jurnal seputar pengakuan anak luar kawin. Data sekunder yang didapat kemudian diteliti dengan menggunakan metode analisis deduktif, untuk kemudian dianalisa berdasarkan sumber hukum yang ada. Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa, demi menjamin dan melindungi kepentingan anak maka hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon. Penetapan terkait pengakuan anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang Nomor -/Pdt.P/2015/PN.Tng, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 namun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admnistrasi Kependudukan. Penetapan tersebut bisa menjadi kecacatan hukum karena hakim tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru mengingat bahwa kasus ini terjadi setelah Undang-Undang ini telah berlaku, namun karena penetapan ini atau gugatan voluntair merupakan pengadilan yang bukan sesungguhnya atau jurisdiction voluntaria yang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal mana yang menurut hakim lebih bijaksana untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi si anak maka hakim menggunakan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya.

Actions (login required)

View Item