Manullang, Elvis Sahat Martua (2016) TINJAUAN YURUDIS TANGGUNG JAWAB PT. ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBRANGAN MERAK TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text TINJAUAN YURUDIS TANGGUNG JAWAB PT. ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBRANGAN MERAK TERHADAP PENGGUNA JA.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Indonesia adalah Negara kepulaun dan Negara Perairan yang sangat luas. Masyarkat menggunakan penyeberangan menggunakan kapal laut sebagai transportasi yang di sediakan oleh Negara untuk aktivitas ekonomi, aktivitas social, dan aktivitas kehidupan lain-lainnya. Yang mengelola dan menyediakan jasa angkutan laut yaitu dari perusahaan negeri dan perusahaan swasta sehingga masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri (investor) mampu bersaing dengan baik, dan perusahaan harus legal dan diakui oleh Negara, dan disetujui oleh menteri BUMN, Menteri Perhubangan, dan Presiden Republik Indonesia. Karena dengan disetujuinya secara legal di mata hukum dan sah oleh Negara, maka perusahaan sudah diakui. Perusahaan memberikan jasa kepada masyarakat dengan pelayanan yang maksimal, berkualitas, dan bermutu. Karena, jika perusahaan melakukan dan melanggar yang mengakibatkan masyarakat dirugikan atas pemberian jasa yang diberikan oleh perusahaan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana sesuai tingkat permasalahannya yang ada, dan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, sudah diatur oleh peraturan perundang�undangan yang berlaku. Dasar peraturan yang ada yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Peraturan Menteri, dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan kajian terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dalam permasalahanyang merupakan bahan sekunder. Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha PT. ASDP diatur dalam Pasal 19 UUPK mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Pelaku usaha PT. ASDP bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat menggunakan jasa angkutan penyeberang dalam hal pemberian pelayanan yaitu mengenai elektronik tiket, kenyemanan, keamanan, dan keselamatan penumpang dan barang. Bentuk ganti ruginya berupa pemberian uang dari asuransi jasa raharja jika terjadi penumpang mengalami insiden kecelakaan, dan barang penumpang akan diberikan oleh jasa raharja putera terhadap penumpang barang yang mengalami insiden kecelakaan. Pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, menurut pasal 19 ayat (1) UUPK. Pelaku usaha PT. ASDP wajib bertanggung jawab, karena jika terjadi pada penumpang dan barang yang mengalami insiden kecelaakaan, maka perusahaan harus melakukan pelayanan yang sesuai standar mutu operasi.

Actions (login required)

View Item