TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA LAUT ANAK BUAH KAPAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPELAUTAN Jo BUKU II KUHD (Studi di PT. Buana Listya Tama Tbk dan PT. Karya Bakti Adil Cilegon)

Anggrawini, Sucia (2015) TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA LAUT ANAK BUAH KAPAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPELAUTAN Jo BUKU II KUHD (Studi di PT. Buana Listya Tama Tbk dan PT. Karya Bakti Adil Cilegon). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA LAUT ANAK BUAH KAPAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (3MB)

Abstract

Perjanjian Kerja Laut merupakan bentuk perjanjian yang khusus, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan dan KUHD, mengatur pokok hubungan kerja, hak, kewajiban, tanggungjawab para pihak Pengusaha Kapal, Nakhoda dan Anak Buah Kapal. Kesepakatan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Laut, sebelum penandatanganan perjanjian oleh para pihak diisyaratkan isi perjanjian kerja laut dibacakan dahulu oleh Syahbandar untuk didengarkan, dikoreksi, diberi masukan dan disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh Syahbandar. Saat itu Perjanjian Kerja Laut menjadi suatu Akta berkekuatan hukum. Isi perjanjian hanya mengatur hal-hal pokok sehingga memungkinkan terjadinya kesalahpahaman mengenai pelaksanaan perjanjian kerja laut Anak Buah Kapal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan Jo Buku II KUHD serta mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Langkah pertama dilakukan adalah melakukan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dijadikan dasar untuk melakukan analisa dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengumpulan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama sebagai data pendukung, yaitu data yang didapat dari lapangan. Perjanjian Kerja Laut hanya mengatur hal-hal pokok, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahpahaman pelaksanaan kerja, batas-batas hak maupun tanggungjawab para pihak. Kasus yang terjadi, batas pelaksanaan kewenangan Nakhoda mewakili pengusaha perkapalan. Nakhoda saat berdinas memberhentikan Anak Buah Kapal bertentangan dengan pertanggungjawaban Anak Buah Kapal terhadap Pengusaha Kapal. Permasalahan ini menempatkan kerancuan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Lemahnya posisi Anak Buah Kapal. Penyelesaian membutuhkan syahbandar untuk menjelaskan posisi kasus dan pengertian umum mengenai Perjanjian Kerja Laut. Kesadaran hukum para pihak terbentuk dengan adanya penjelasan tentang batas-batas hak dan tanggungjawab para pihak. Penjelasan kurang jelas akan menimbulkan kerancuan yang dapat membahayakan pelayaran bagi pihak terkait.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: